Eksistensi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam tata hukum nasional

Rafuan, Ahmad (2015) Eksistensi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam tata hukum nasional. Undergraduate thesis, Perpustakaan IAIN Palangka Raya.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (348kB) | Preview
Preview	Text BAB II TELAAH PUSTAKA.pdf Download (511kB) | Preview
Preview	Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text BAB IV ANALISIS I.pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text BAB V ANALISIS II.pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text BAB VI PENUTUP.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text BAB VI PENUTUP.pdf Download (147kB) | Preview

Abstract

Abstrak
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah wadah yang mengumpulkan para ulama Indonesia yang memahami konsep nilai dan moralitas yang digariskan oleh agama Islam di bidang ekonomi syari’ah. Sudah sepatutnya segala urusan dan perkara di bidang ekonomi syari’ah di Indonesia mengacu dan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI sebagai pakar ekonomi syari’ah. Namun, tata hukum legal formal yang berlaku di Indonesia tidak menempatkan fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum aktifitas ekonomi syari’ah di Indonesia.
Penelitian ini bisa disebut penelitian eksplanatoris, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukum terkait fatwa DSN-MUI. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (library research),. Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum normatif. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah metode content analysis. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Fatwa dipandang dari aspek filosofis merupakan salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum yang tidak terakomodasi dengan nash-nash. Nash-nash keagamaan telah terhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti ini fatwa menjadi salah satu alternatif dalam mengurai permasalahan yang berorientasi kemaslahatan. Dilihat dari aspek yuridis, fatwa diakomodir oleh tata hukum nasional perspektif self regulation ketika mufti dilembagakan, sehingga fatwa bersifat kuat dan mengikat. Dilihat dari aspek substantif sosiologis, fatwa merupakan penjelas dan jawaban persoalan hukum yang dibutuhkan umat Islam. (2) Fatwa DSN-MUI eksis di dalam tata hukum nasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi Bank Indonesia sebagai regulator agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum yang memiliki tujuan: pertama, menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberi keyakinan kepada masyarakat untuk mengunakan produk dan jasa perbankan syariah; Kedua, menjamin kepatuhan syariah (syariah compliance); dan ketiga menjamin stabilitas sistem keuangan.

Actions (login required)

View Item