Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang

Karbila, Ibnu Hasan and Helim, Abdul and Rofi'i, Rofi'i (2020) Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. Al-Muqayyad, 3 (2). pp. 153-168. ISSN 2614-8102

Text Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang - Abdul Helim.pdf Download (271kB)

Abstract

This study aimed at distinguishing fiscal policy during the time of the Prophet and the fiscal policy prevailing in Indonesia. The study method in this research is literature study. The type of data used is secondary data with data collection methods through literature study. The results showed that during the time of the Prophet, the first fiscal policy that was taken after moving to Medina was to make muhajirin and ansar fraternal and provide employment for the Muhajirin. In the second year, almsgiving and fitrah are compulsory, followed by zakat in the ninth year of hijriyah. From here emerged fiscal policy instruments derived
from zakat, infaq, alms and waqf. Some of these elements are mandatory and some are voluntary. Zakat is an element that must be paid after reaching the nisab, while infaq, alms and waqf are voluntary. This voluntary element is what distinguishes an Islamic economy from a capitalist economy. Another difference
between the two is related to the management of state money where part of the APBN sources obtained from debt must be free from the element of interest, thus, the state debt can actually be obtained in ways that are in accordance with Islamic Sharia.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membedakan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dengan kebijakan fiskal yang berlaku diIndonesia. Metode kajian dalam penelitian ini adalah studi literatur, data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis dan disimpulkan untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pada masa Rasulullah kebijakan fiskal pertama yang diambil setelah hijrah ke Madinah adalah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan Anshar serta menyediakan lapangan kerja bagi kaum Muhajirin. Pada
tahun kedua, sedekah dan fitrah diwajibkan kemudian diikuti zakat pada tahun kesembilan Hijriyah. Dari sinilah muncul instrumen kebijakan fiskal yang berasal dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Unsur tersebut ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela. Zakat merupakan unsur yang harus dibayarkan setelah mencapai nisabnya, sedangkan infaq, sedekah dan wakaf
bersifat sukarela. Unsur sukarela inilah yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Perbedaan lain antar keduanya adalah terkait pengelolaan uang negara di mana sebagian sumber APBN yang didapat dari hutang harus terbebas dari unsur bunga, dengan demikian, hutang negara sebenarnya bisa didapatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan Syariah Islam.

Actions (login required)

View Item