Pelunasan utang dengan barang pada masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Fitriani, Ayu (2021) Pelunasan utang dengan barang pada masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Skripsi Ayu Fitriani - 1702130150.pdf Download (2MB)

Abstract

Setiap manusia bebas melakukan kegiatan muamalah, salah satunya utang piutang. Transaksi utang piutang ini salah satunya terjadi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Pengambilan barang menjadi alternatif pelunasan utang piutang, dalam pelunasan tersebut terdapat unsur paksaan dalam pengambilan barang milik pembeli, hal ini dikarenakan tidak adanya perjanjian mengenai pengambilan barang jika tidak mampu melunasi pada saat akad sehingga pembeli merasa keberatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik pelunasan utang dengan barang pada masyarakat Desa Sebangau Permai? 2) Bagaimana akad utang antara pedagang sembako dan pembeli di Desa Sebangau Permai ? 3) Bagaimana status hukum akad utang antara pedagang sembako dan masyarakat desa Sebangau Permai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penulis dalam menggali data lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis dengan metode induktif yang menggunakan teori tadayyun, Maqᾱṣid asy-Syari‘ah dan qarḍ. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: praktik pelunasan dengan barang tidak sesuai dengan hukum Islam baik dari teori tadayyun, Maqᾱṣid asy-Syari‘ah dan qarḍ. Akad utang piutang di Desa Sebangau Permai tidak memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, karena mengandung unsur paksaan dan merugikan salah satu pihak. Objek dalam akad qarḍ ini telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun objek dalam akad tersebut adalah berupa sembako yang dijual kepada pembeli dan merupakan benda bernilai. Status hukum praktik utang piutang antara pedagang sembako dan masyarakat Desa Sebangau Permai tidak termasuk akad qarḍ (utang) karena ketidaksesuaian antara jumlah pokok utang dengan jumlah pengembalian. Pedagang sembako mengambil barang milik masyarakat dengan harga lebih tinggi dari jumlah utang ketika masyarakat tidak dapat melunasi utang pada saat jatuh tempo, tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan lebih untuk yang muqriḍ , maka sistem utang ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan termasuk kategori riba nasĩ’ah yang haram, kecuali jika pihak penjual mengembalikan sisa uang dari harga barang yang ditarik.

ABSTRACT

Every human being is free to carry out muamalah activities, one of which is debt. One of these debt transactions occurred in Sebangau Permai Village, Sebangau Kuala District, Pulang Pisau Regency. Taking goods is an alternative for paying off debts, in the settlement there is an element of coercion in taking the buyer's goods, this is because there is no agreement regarding taking goods if they are unable to pay off at the time of the contract so that the buyer objected. The formulation of the problem in this study are: 1) How is the practice of paying off debt with goods to the people of Sebangau Permai Village? 2) How is the debt contract between the basic food traders and buyers in Sebangau Permai Village? 3) What is the legal status of the debt contract between basic food traders and the people of Sebangau Permai village. In this study the authors conducted empiris law. The author in digging field data using a qualitative approach, and analysis with an inductive method that uses the theory of tadayyun, Maqᾱṣid asy-Syari‘ah and qarḍ. The results of this study can be concluded as follows: the practice of repayment with goods is not in accordance with Islamic law both from the theory of tadayyun, Maqᾱṣid asy-Syari‘ah and qarḍ. The debt contract in Sebangau Permai Village does not meet the requirements in Islamic law, because it contains an element of coercion and harms one party. The object in this qarḍ contract has fulfilled the pillars and conditions. The object in the contract is in the form of basic necessities which are sold to buyers and are valuable objects. The legal status of the practice of debt and receivables between basic food traders and the people of Sebangau Permai Village is not included in the qard (debt) contract because of the mismatch between the principal amount of the debt and the amount of the return. Food traders take people's goods at a price higher than the amount owed when the community cannot pay off the debt at maturity, the goal is to take more profit for the muqrid, then this debt system is not in accordance with Islamic law and is included in the category of usury nasi'ah. forbidden.

Actions (login required)

View Item