Implementasi kebijakan upah minimum kota (umk) di kota Palangka Raya tahun 2020 oleh dinas tenaga kerja kota Palangka Raya

Rezkya, Noviani (2021) Implementasi kebijakan upah minimum kota (umk) di kota Palangka Raya tahun 2020 oleh dinas tenaga kerja kota Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text SKRIPSI NOVIANI REZKYA.pdf Download (1MB)

Abstract

Abstract

Penentuan upah merupakan masalah paling sensitif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Untuk mencapai kesepakatan dalam proses penetapan tingkat upah, peran keterlibatan pemerintah sangat diperlukan dalam kebijakan ini. Peran pemerintah dalam hubungan industrial ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kedua belah pihak agar tidak saling merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan UMK dan kendala dalam implementasi kebijakan UMK di Kota Palangka Raya ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari 2 kepala seksi di bidang Hubungan Industrial, 2 staff di bidang Hubungan Industrial dan 1 orang pengawas ketenagakerjaan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang diabsahkan menggunakan triangulasi sumber dan kemudian dianalisis melalui tahapan reduction, display dan conclusions.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan UMK di Kota Palangka Raya ini sudah berjalan dengan baik dan belum ada kendala yang serius dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan UMK di Kota Palangka Raya. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perusahaan yang melanggar pembayaran gaji sesuai UMK dan sampai sekarang tidak ada pekerja yang melaporkan perusahaan karena tidak membayar gaji sesuai UMK. Implementasi Kebijakan UMK di Kota Palangka Raya dari sisi pelaksanaan yaitu ikut serta dalam rapat penetapan UMK, mengadakan sosialisasi kepada perusahaan dan pengusaha, dan melakukan pencatatan PKWT dan pengesahan PP untuk perusahaan. Dari sisi pengawasan yaitu melakukan pembinaan, memberikan nota pemeriksaan, dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan.

ABSTRACT

Determination of wages is the most sensitive issue in the implementation of employment relations. To reach an agreement in the process of setting the wage rate, the role of government involvement is very much needed in this policy. The role of the government in industrial relations is a form of protection for both parties so as not to harm each other. This study aims to determine the implementation of UMK policies and obstacles in implementing UMK policies in Palangka Raya City.

This research is a field research using a descriptive qualitative approach. The subjects in this study consisted of 2 section heads in the field of Industrial Relations, 2 staff in the field of Industrial Relations and 1 labor inspector. This research data was collected through observation, interview and documentation techniques which were validated using source triangulation and then analyzed through the stages of reduction, display and conclusions.

The results of this study indicate that the implementation of the UMK policy in Palangka Raya City has been going well and there are no serious obstacles in the implementation and supervision of the UMK policy in Palangka Raya City. This can be seen from the absence of companies that violate the payment of salaries according to the UMK and until now no workers have reported the company for not paying salaries according to the UMK. Implementation of the UMK Policy in Palangka Raya City from the implementation side, namely participating in UMK determination meetings, conducting socialization to companies and entrepreneurs, and recording PKWT and ratification of PP for companies. In terms of supervision, namely providing guidance, providing inspection notes, and providing sanctions to companies that violate the rules.

Actions (login required)

View Item