Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan pinjaman online

Sentosa, Alek (2021) Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan pinjaman online. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text SKRIPSI ALEK SENTOSA.pdf Download (2MB)

Abstract

Abstract

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK, termasuk pengawasan jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis online harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis online dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan bukan atas dasar perjanjian Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) Praktek Pinjaman Online, (2) Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode kualitaif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen penting Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman online. Analisis data melalui tahapan data collection, data reduction, data display, dan conclusion.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pinjaman online merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dimana penyelenggaraan layanan jasa keuangan ini untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak. Apabila permohonan dan tetap ingin melanjutkan pinjaman maka harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan. Selanjutnya Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online sejatinya memiliki fungsi sebagai pengawas “Dua Arah”. Dimana ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengawasi pinjaman online dan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, ketika akan mengajukan pinjaman secara online disarankan untuk memilih aplikasi yang kredibel terpercaya. Dimana tolak ukurannya aplikasi terdaftar di OJK. Apabila sudah terdaftar di OJK, maka legalitas dan kredibilitas dari suatu aplikasi pinjaman online bisa dipertanggung jawabkan.

ABSTRACT

Since the enactment of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK) on November 22, 2011, the national legal political policy has begun to introduce a new paradigm in implementing the regulatory and supervisory model of the Indonesian financial industry. Based on Law no. 21 of 2011, the regulation and supervision of financial institutions is under the authority of the OJK, including the supervision of financial services. Based on these provisions, it is clear that the implementation of online-based lending and borrowing services must be licensed and under the supervision of the OJK. The legal relationship between online-based lending and borrowing service providers and OJK is a legal relationship born from the provisions of laws and regulations, not on the basis of an agreement. OJK as an independent institution established by law has the capacity to oversee business activities carried out by Financial Services Institutions (LJK). This is aimed at realizing legal certainty and legal protection for the parties. The purpose of this study is to find out and analyze (1) how to practice online loans, (2) how the role of the financial services authority in online loan supervision is.

This research is library research using qualitative method. The primary data source in this study is the Financial Services Authority in monitoring online loans. Data analysis through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion

The results of this study explain that the practice of online lending is an information technology-based lending and borrowing service where the implementation of these financial services is to bring together lenders and loan recipients in order to enter into lending and borrowing agreements directly through an electronic system using the internet network. Then the loan application from the data of the loan recipient can be accepted or rejected. If you apply and still want to continue the loan, you must correct all the reasons for the rejection of the application. Furthermore, the role of the Financial Services Authority in Online Loan Supervision actually has a function as a "Two-Way" supervisor. Where is the scope of its duties and functions to oversee online loans and society as a whole. Therefore, when applying for a loan online, it is advisable to choose a trusted, credible application. Where the benchmark application size is registered with the OJK. If it is registered with the OJK, then the legality and credibility of an online loan application can be accounted for.

Actions (login required)

View Item