Penetapan harga makanan di rumah makan prasmanan di Kota Palangka Raya

Razaaq, Muhammad (2020) Penetapan harga makanan di rumah makan prasmanan di Kota Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Muhammad Razaaq - 150213005.pdf Download (2MB)

Abstract

Fenomena penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan dengan kupon maupun tanpa kupon telah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat dan tidak sedikit menimbulkan kerugian pada konsumen. Penelitian ini mengkaji tentang penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya dan tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap penetapan harga makanan tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriftif analitik dengan pendekatan fikih dan pendekatan konseptual. Objeknya adalah penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya yang ditinjau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari’ah. Subjeknya adalah pelaku usaha rumah makan prasmanan. Data penelitian ini dihimpun dengan metode obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya dilakukan dengan dua prosedur yaitu dengan kupon harga dan tanpa kupon harga yang dalam mekanisme jual belinya menggunakan sistem “makan dulu bayar di akhir”. Sistem penetapan harga dengan kupon harga ditentukan berdasarkan besar atau kecilnya porsi yang diambil oleh konsumen. Sedangkan penetapan harga tanpa kupon ditentukan hanya dengan mengira-ngira dan menyamaratakan harga untuk semua porsi. Dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan secara eksplisit tidak diatur pada Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun secara penafsiran analogis, penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur dalam hal ini penetapan harga termaktub dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 serta penegasan bagi konsumen mendapatkan barang dalam hal ini makanan sesuai dengan nilai tukar termaktub dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penetapan harga makanan seperti ini adalah diperbolehkan (sah). Karena kedua pihak telah bersepakat dan tidak terjadi kerugian bagi keduanya. Ditinjau dari sisi ‘urf dan maṣlaḥah penetapan harga makanan dengan kupon maupun tanpa kupon ini mengandung kemaslahatan termasuk kategori ‘urf ṣhoḥiḥ karena karena gharar yang terkandung di dalamnya bukan termasuk gharar berat yang sampai kepada dilarangnya suatu perbuatan tersebut.

Abstract

Food pricing phenomenon at buffet restaurant with or without coupon became habit in the society and caused loss for consumers. The research investigate about food pricing at buffet restaurant in Palangka Raya and review the Law of Consumer Protection and Syariah Economic Law toward food pricing. This research can be categorized as empirical juridical and analytical descriptive with fiqih and conceptual approach. The object of this research was the food pricing at buffet restaurant in Palangka Raya reviewed from Law of Consumer Protection and Sya’riah Economic Law. While the subject of this research was the manager or owner of buffet restaurant. The data collection technique used observation, interview and documentation. The result of this research showed that the implementation of food pricing at buffet restaurant in Palangka Raya had two kind of procedures, they were with coupon and without coupon or also known as “eat first pay last”. Food pricing with coupon system the price decided from how big or small portion that taken by consumers. While food pricing without coupon system the price deciced by guess and equalize the price for small or big portion. In review from Law of Consumer Protection food pricing at buffet restaurant not arranged explicitly on Law No. 8 Year 1999 about Consumer Protection. But in analogical mean, confirmation for businessman to give information correctly, clear and honest in this thing food pricing recorded on Section 7 letter b Law No. 8 Year 1999 also confirmation for consumer to get things in this thing meant food appropriate with exchange rate recorded on Section 4 letter b Law No. 8 Year 1999 about Consumer Protection. This food pricing was allowed because both side had deal and there was no loss for both of them. Reviewed from urf’ and maslahah food pricing with or without coupon contained benefit and included in shohih urf’ category because gharar contained therein is not a heavy gharar that will lead to the prohibition of such an act.

Actions (login required)

View Item