Sistem pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap layanan peer to peer lending fintech syariah perspektif hukum islam

Nabela, Nabela (2020) Sistem pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap layanan peer to peer lending fintech syariah perspektif hukum islam. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Nabela - 1602130078.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fintech syariah yang telah berkembang di Indonesia namun pada regulasinya yang ada saat ini masih belum dapat menyentuh fintech syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap layanan Peer To Peer Lending (P2PL) fintech syariah, namun masih belum membuat peraturan mengenai hal tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana sistem pengawasan OJK terhadap P2PL fintech syariah. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang sistem pengawasan OJK terhadap P2PL fintech syariah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan OJK didalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini meliputi prinsip-prinsip pengawasan, lembaga khusus yang melakukan pengawasan, objek pengawasan serta mekanisme dan metode pengawasan belum secara tegas mengandung prinsip-prinsip syariah, yang mengakibatkan belum ada kepastian hukum dalam pengawasannya pada fintech syariah. Kewenangan yang dimiliki OJK merupakan kewenangan atribut, yang artinya OJK memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan dan membuat aturan terhadap fintech syariah. Sesuai dengan konsep hifzul maal (pemeliharaan harta) sudah menjadi tugas OJK yang dipercaya oleh negara sebagai lembaga independen dalam membuat kepastian hukum dalam melakukan pengawasan terhadap fintech syariah. Dengan mengacu pada norma-norma dan fatwa DSN-MUI dan melibatkan DPS sebagai pelaksanaan fintech syariah.

Abstract

The background of this research was the existence fintech syariah that has been growth in Indonesia but this time in its regulation still not able to touch fintech syariah. OJK has an authority to monitor P2PL services fintech syariah, but still not make the regulation about that thing. So that make a question how does the OJK monitoring system toward P2PL fintech syariah. The purpose of this research is to describe and analyze about OJK monitoring system toward P2PL fintech syariah. This research was normative law research which used secondary data from primary, secondary and tertiary law material that analyzed in descriptive qualitative. The result of this research shown that OJK monitoring system in the OJK Law number 77/POJK.01/2016 about Loan Fund based on IT Service is monitoring principles, specific institution which monitoring, monitoring object also mechanism and monitoring method not able to expressly contains syariah principles, which consequence in the absence of law certainity in supervision of fintech syariah. The authority that OJK has was attribute authority, which meant OJK has an authority to monitoring and make regulations for fintech syariah. It was appropriated with hifzul maal ( wealth maintenance ) and it was OJK’s duty that trusted by government as an independent institution in make law certainity in monitoring for fintech syariah, with referring to the norms and fatwa by DSN-MUI and involve DPS as the supervisor of fintech syariah.

Actions (login required)

View Item