Legalitas pengangkatan anak Korban “broken home” (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk )

Nurjannah, Nurjannah (2019) Legalitas pengangkatan anak Korban “broken home” (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk ). Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text skripsi nurjannah -1502110461.pdf Download (1MB)

Abstract

Pembentukan keluarga yang utuh diperlukan tiga unsur untuk melengkapi keluarga yaitu suami, istri dan anak., namun tidak semua keluarga diberikan anak untuk melengkapi nilai keluarga. Sehingga perpindahan anak dari orang lain kepada pihak lain perlu dilakukan dengan didasarkan berbagai alasan dan pertimbangan. Atau disebut dengan pengangkatan anak. Penetapan anak angkat atau pengangkatan anak dan pengesahan anak angkat menjadi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan negeri dan berdasarkan pasal 49 huruf a Undang –Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menerangkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam. Legalitas Pengangkatan Anak Korban Broken Home (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan Nomor:38/Pdt. P/2018/PN.Plk tentang pengangkatan anak serta untuk mengetahui akibat hukum bagi anak angkat dalam putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/ PN.Plk.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris berbentuk studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan yakni dengan melakukan dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut: (1) Proses pelaksanaan pengangkatan anak bernama DOM di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya secara prosedur hukum beracara, pelaksanaan telah sesuai sebagaimana hukum yang berlaku. (2) Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk yakni mempertimbangkan kondisi anak yang akan terlantar akibat perceraian orangtuanya sebagai alasan pengangkatan anak. Terdapat sedikit kekurangtelitian hakim dalam tahapan menuliskan alasan pengangkatan anak pada putusan. Pelaksanaannya seakan-akan tidak sesuai dengan syarat pengangkatan anak pada PP Nomor 54 tahun 2007. Putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk seharusnya dituliskan anak terlantar sebagai alasan pengangkatan anak agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

ABSTRACT

The formation of a complete family requires three elements to complete the family, are husband, wife and children. But not all families are given children to complete the family values. So that the transfer of children from other people to other parties needs to be done based on various reasons and considerations or calls as child adoption. Child adoption and the legalization of adopted children, becomes the authority of the Religious Court and District Court and based on article 49 letter a Law No. 3/2006 concerning Amendment to Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts which states that the Religious Courts have the authority to determine the children adoption based on Islamic law. The legality of adoption for a child having Broken Home (Judicial Review of Judgment Number: 038 / Pdt. P / 2018 / PN.Plk.). This study aims to determine the implementation process and legal considerations by judges on the decision Number: 38 / Pdt. P / 2018 / PN.Plk concerning adoption of children as well as to find out the legal consequences for adopted children in the decision Number: 038 / Pdt.P / 2018 / PN.Plk.

This research conduct at District Court in Palangka Raya City. This type of research is an empirical normative research method in the form of case studies using data collection techniques in the form of field research is by conducting documentations, observations, and interviews.

The results of the study are: (1) The process of adopting a child named DOM at District Court in Palangka Raya city procedurally with procedure of civil law, and the implementation is in accordance with applicable law. (2) Judge's consideration in the decision Number: 038 / Pdt.P / 2018 / PN.Plk that is considering the condition of the child who will be neglected due to the divorce of his parents as a reason for adoption. There is a slight lack of due diligence in the stage of writing the reasons for adoption of children in decisions. Seems as the implementation is not in accordance with the conditions for adoption of children in PP Number 54 of 2007. Judgment Number: 038 / Pdt. P / 2018 / PN.Plk should be written child neglected as an reason for adoption so accordance with applicable law.

Actions (login required)

View Item