Ijtihad penghulu kota palangka raya dalam menikahkan anak hasil zina

Abdani, Ahmad Syarwani (2019) Ijtihad penghulu kota palangka raya dalam menikahkan anak hasil zina. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Skripsi Ahmad Syarwani Abdani-1402110453.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pernikahan anak hasil zina yang tidak disebutkan naam orang tua kandungnya pada saat ijab Kabul di ikrarkan. Praktik ini terjadi di kalangan penghulu kantor urusan agama. Fokus penelitian ini adalah ijtihād Penghulu Kota Palangka Raya Dalam Menikahkan Anak Hasil Zina. Jenis penelitian Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian empiris yakni penelitian yang beranjak dari fakta-fakta dilapangan. Dengan demikian, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Yang mana maksudnya pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu.

Hasil penelitian ini: (1) latar belakang penghulu yang tidak menyebutkan nama orang tua kandung pada saat ijab kabul di ikrarkan karena Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) lafal yang
diucapkan penghulu dalam menikahkan anak hasil zina ada berbagai macam pendapat pertama diantaranya tidak disebutkan karena untuk menutup aib anak hasil zina tersebut dan kedua yang lainnya tetap disebutkan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat (3) tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap cara penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina Dalam hukum Islam merujuk pada fiqih, sedangkan hukum positif merujuk pada aturan yang telah ditetapkan di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang tugas pokok penghulu
melakukan pengawasan pencatatan nikah dan lain-lain

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of illegitimate child resulting from adultery that is not mentioned by his biological parents at the time Ijab and
Qabul offered. This practice occurs among the head of the religious affairs office.
The focus of this research is ijtihād officiant / (penghulu) City of Palangka Raya in marrying the child of adultery. Type of research This type of research is field research (field research).

This research can also be referred to as empirical research that is research that moves from the facts in the field. Thus, the approach used in this research is descriptive qualitative. Which means that this approach will produce descriptive data that is trying to understand and understand an event and its relation to ordinary people in a particular study.The results of this study: (1) the background of the headman who did not
mention the name of his biological parents at the time of Ijab and Qabul was pledged because the position of the child according to Islamic law as contained in
the Compilation of Islamic Law in principle has the same view as the marriage law, because article 100 Compilation Islamic law contains formulations that are not different from Article 43 paragraph 1 of the Marriage Law, where an out-of-wedlock child only has a nasab relationship with his mother and his mother's family. (2) the pronunciations uttered by the prince in marrying the child resulting from adultery there are various kinds of opinions, the first of which is not mentioned because to close the shame of the child adultery and the other two are still mentioned to provide lessons to the community (3) a review of Islamic law and positive law on ways the head of the city of Palangka Raya in marrying the child of adultery In Islamic law refers to fiqh, while positive law refers to the rules that have been set in Indonesia, namely Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law concerning the principal duties of the head of conducting surveillance of marriage registration etc.

Actions (login required)

View Item