Studi kritis terhadap ketetapan Pengadilan Agama Sampit Nomor: 0041/Pdt.P/2017/PA.SPT tentang pernikahan yang diduga sirri

Yusuf, Mohamad (2018) Studi kritis terhadap ketetapan Pengadilan Agama Sampit Nomor: 0041/Pdt.P/2017/PA.SPT tentang pernikahan yang diduga sirri. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Mohamad Yusuf- 16014038.pdf Download (2MB)

Abstract

PenetapanmPengadilan Agama Sampit Nomor: 0041/Pdt.P/2017/Pa.Spt Pernikahan diduga sirri. Persoalan yang penulis temui melalui penelitian ini adalah pernikahan sirri yang dilaksanakan dengan berwali hakim. Fokus penelitian ini membahas bagaimana putusan Menteri Agama tentang akta nikah menggunakan wali hakim yang tidak mendapat kutipan akad dari KUA, kronologis isi permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sampit, dan Hakim Pengadilan Agama Sampit mengabulkan permohonan itsbat nikah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, (legal research) tentang penetapan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt tentang pernikahan diduga sirri. Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis. Penelitian ini juga bersifat lapangan (field research) di mana penulis menggali dan mengumpulkan data untuk dideskripsikan secara sistematis dari 3 hakim di Pengadilan Agama Sampit. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Pemeriksaan Pengabsahan data dengan trianggulasi dan analisis data dengan deskripsi analisis.

Hasil penelitian ini yaitu; Pertama, dalam Putusan Menteri Agama (PMA) terhadap wali hakim yang tidak mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama memang tidak disebutkan secara jelas ketentuan wali hakim tersebut. Namun, jika dipahami secara secara mafhum mukholafah, pernikahan dengan cara wali hakim yang tidak sesuai dengan PMA tersebut dapat dinyatakan bahwa itsbat nikah tidak bisa dilangsungkan ke Pengadilan Agama melainkan pasangan yang diduga sirri harus mengulang kembali nikahnya kepada KUA karena yang berhak menjadi wali hakim adalah KUA itu sendiri. Kedua, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sampit dalam mengabulkan sidang itsbat nikah bagi pasangan yang diduga sirri para hakim tidak hanya mempertimbangkan secara yuridis normatif terhadap pengabulan tersebut. Akan tetapi, secara sosiologis menjadi dasar pertimbanganya karena para hakim Pengadilan Agama Sampit melihat agar keluarga pasangan yang diduga sirri bisa menjalani kehidupan sebagai masyarakat dan warga secara normal berdasarkan agama dan menurut hukum positif.

ABSTRACT

Determination of Sampit Religious Courts Number: 0041 / Pdt.P / 2017 / Pa. Spt Marriage is suspected to be sirri. The problem that the author encountered through this research was sirri marriage which was carried out with the authority of a judge. The focus of this study discusses how the decision of the Minister of Religion on marriage certificates uses guardians of judges who do not get quotes from the KUA, , chronologically the contents of the marriage permit application submitted to the Sampit Religious Court, and The Judge of the Sampit Religious Court granted the request for marriage certificate.

This research is normative legal research (legal research) about the establishment of the Sampit Religious Court Number: 0041 / Pdt.P / 2017 / PA. Spt about marriage allegedly sirri. The nature of this research is analytical descriptive. This research is also field (field research) in which the author explores and collects data to be systematically described from 3 judges in the Sampit Religious Court. . The technique of data collection is done through observation, interviews, and documents. Validation of data by triangulating and analyzing data with analytical descriptions.

The results of this study are; First, in the Decree of the Minister of Religion for the guardian of the judge who did not get a marriage certificate from the Office of Religious Affairs, the provisions of the judge's guardian were not clearly stated. However, if understood by mukholafah, marriage by the judge's guardian who is not in accordance with the Decree of the Minister of Religion, it can be stated that the marriage certificate cannot be held to the Religious Courts but the couple suspected of having to repeat the marriage to the Ursan Religion Office because the right to be guardian of the judge is the Office of Religious Affairs itself. Second, the consideration of the Sampit Religious Court judges in granting the marriage certificate to a couple suspected of being sirri the judges did not only consider the normative juridical towards the obedience. However, sociologically became the basis of consideration because the judges of the Sampit Religious Court saw that the families of couples suspected of being sirri could live their lives as citizens and citizens normally based on religion and according to positive law.

Actions (login required)

View Item