Rekonstruksi kedudukan kelembagaan penyelesaian syiqaq berdasarkan asas mempersulit perceraian

Fahruddin, Fahruddin (2015) Rekonstruksi kedudukan kelembagaan penyelesaian syiqaq berdasarkan asas mempersulit perceraian. Undergraduate thesis, Fakultas: Syariah.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (630kB) | Preview
Preview	Text Bab 1 Pendahuluan.pdf Download (366kB) | Preview
Preview	Text Bab 2 Kajian Pustaka.pdf Download (360kB) | Preview
Preview	Text Bab 3 Metode Penelitian.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text Bab 4 Hasil.pdf Download (455kB) | Preview
Preview	Text Bab 4 Hasil.pdf Download (455kB) | Preview
Preview	Text Bab 5 Penutup.pdf Download (133kB) | Preview

Abstract

Abstrak

BP4 adalah lembaga di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Badan yang berdiri pada 3 Januari 1960 dan di kukuhkan oleh Keputusan Mentri Agama Nomor 85 tahun 1961 ini lahir disebabkan keperihatinan atas tingginya angka perceraian pada saat itu. Tujuan berdirinya BP4 adalah untuk menekan angka perceraian dan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam.

Permasalahannya ialah saat ini angka perceraian tidak juga kunjung menurun melainkan sebaliknya. Berdasarkan data nasional, pada tahun 2014 angka perceraian yang telah di putus sekitar 345.085, sedangkan pada tahun sebelum-sebelumnya yaitu tahun 2012 angka perceraian masih di angka 295.259, peningkatan ini lebih dari 10% hanya dalam tenggang waktu 2 tahun, padahal sudah ada kelembagaan penyelesaian siyqaq/BP4. Berdasarkan permasalahan ini, maka pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana konstruksi kelembagaan penyelesaiaan syiqaq di Indonesia dan bagaimana rekonstruksi kedudukan kelembagaan syiqaq berdasarkan asas mempersulit perceraiaan.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan dengan pendekatan terhadap sejarah dan undang-undang serta metode analisis conten analysis. Kemudian untuk melakukan rekonstruksi dengan bersandar pada asas mempersulit perceraian, teori maqashid Syariah, teori hukum pembangunan dan teori sistem hukum.

Konstruksi kelembagaan penyelesaian syiqaq di Indonesia yang dimulai sejak tingginya angka perceraian pada tahun 1954 dengan landasan UU Nomor 1 tahun 1974 tantang Perkawinan sampai saat ini belum bisa di katakan efektif dan belum mengalami kemajuan yang signifikan, sebab tetap naiknya angka perceraian di Indonesia. Rekonstruksi yang harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian ini ialah: pertama memperkuat aturan yang mengatur BP4 dengan mengeluarkan undang-undang yang baru. Kedua, menjadikan BP4 lembaga resmi. Ketiga, mengubah nama BP4 menjadi Kelambagaan Syiqaq. Keempat, mengadopsi tokoh agama/tokoh adat sebagai penasehat. Kelima, melakukan sosialisasi guna mengenalkan peran dan fungsi lembaga. Kemudian dari hasil penelitian ini juga ada dua pola tawaran yaitu pertama, menghilangkan BP4 kemudian membangun Kelembagaan Syiqaq, yaitu kelembagaan yang bergerak dengan mengedepankan asas perdamaian dan asas mempersulit perceraian. Kemudian tawaran Kedua, BP4 tidak perlu di hapuskan tapi BP4 harus adanya pembenahan secara keseluruhan baik dari segi aturan, aparatur/ penasehatnya dan sarana prasarananya.

Actions (login required)

View Item