Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Al Fahni, Al Fahni (2017) Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I-V.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Fokus penelitian ini terkait dengan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Buntok yang belum sepenuhnya dapat meminimalisis angka perceraian sebagaimana keinginan dan harapan banyak pihak dimasyarakat terlait dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.
Permasalahan yang digali adalah bagaimana proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok sebelum terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bagaimana proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan bagaimana faktor-faktor penghambat mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok sebelum terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan faktor penghamabt mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok.
Metode penelitian ini terkait dengan waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, lokasi di Pengadilan Agama Buntok Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah. Jenis penelitian adalah hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Subjek dalam penelitian, para mediator/hakim Pengadilan Agama Buntok, objeknya tentang prosedur mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok dalam pengimplementasian PERMA Nomor 1 tahun 2016. teknik pengumpualn data wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini bahwa Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok sebelum terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PERMA tersebut, namun hasilnya perkara perceraian yang dapat didamaikan dalam mediasi tahun 2014 sd 2016 dari 91 kasus perceraian hanya 11 kasus yang berhasil damai, sedang 80 kasus berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Buntok adalah: karena aspek perkara, tidak iktikad baik dari para pihak, kurangnya kreatifitas mediator dalam proses mediasi dan belum ada mediator khusus bersetifikat serta sarana dan prasarana pengadilan agama buntok yang belum memadai.

Actions (login required)

View Item