Problematika mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya

Ahmad, Zarkasi (2014) Problematika mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

[img]
Preview
Text
stain-plk--ahmadzarka-1243-1-abstrak-).pdf

Download (521kB) | Preview
[img]
Preview
Text
stain-plk--ahmadzarka-1243-2-babipe-).pdf

Download (247kB) | Preview
[img]
Preview
Text
stain-plk--ahmadzarka-1243-3-babiil-).pdf

Download (379kB) | Preview
[img]
Preview
Text
stain-plk--ahmadzarka-1243-4-babiii-).pdf

Download (193kB) | Preview
[img]
Preview
Text
stain-plk--ahmadzarka-1243-5-babivl-).pdf

Download (342kB) | Preview
[img]
Preview
Text
stain-plk--ahmadzarka-1243-6-babvan-).pdf

Download (617kB) | Preview
[img]
Preview
Text
stain-plk--ahmadzarka-1243-7-babvip-).pdf

Download (157kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya kasus kekerasan dalam rumah tangga putusan No.39/Pdt.G/2014/PA.Plk dan kasus pengabaian kewajiban istri putusan No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk, faktor penghambat keberhasilan mediasi beserta solusinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, yaitu dalam pelaksanaan mediasi yang bersifat wajib, jangka waktu mediasi, pemilihan mediator, upaya hakim mediator.

Minimnya tingkat keberhasilan mediasi tidak lepas dari berbagai hambatan 1) dari segi substansi pengaturan mediasi berasal dari PerMA No.1 Tahun 2008: tidak ada kejelasan dalam ketentuan yang perkaranya tidak boleh dimediasi, tidak ada kejelasan dalam ketentuan tempat penyelenggaraan mediasi. 2) dari segi peran mediator: kurangnya pengetahuan hakim dalam menjalankan fungsi mediator dan belum ada yang bersertifikat, kurangnya peran non-hakim profesional, belum ada insentif bagi Hakim yang menjalankan fungsi mediator. 3) dari segi peran para pihak: keinginan kuat para pihak untuk bercerai, persepsi penyelesaian melalui litigasi adalah solusi terbaik, keterpaksaan menjalankan proses mediasi, ketidakhadiran para pihak, kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan, kurangnya dukungan advokat, kurangnya keterbukaan para pihak, dan tingkat kerumitan perkara perceraian.

Solusi dalam problematika mediasi: 1) memaksimalkan pelatihan mediator 2) memberikan insentif kepada mediator di pengadilan 3) adanya keringanan biaya sertifikasi mediator dengan ditanggung pemerintah 4) memberikan sosialisasi dan pemahaman manfaat penyelesaian melalui mediasi kepada masyarakat 5) adanya kejelasan peraturan dalam standarisasi tempat dan perkara yang tidak boleh dimediasi. 6) reaktualisasi lembaga syiqaq di masyarakat dengan memaksimalkan peran BP-4, tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater, pakar hukum keluarga, MUI, dan para ahli lainnya.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012827 Islamic Court & Civil Procedure
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan Syariah > Program Studi al-Akhwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: usman usman usman
Date Deposited: 10 Aug 2016 05:35
Last Modified: 10 Aug 2016 05:35
URI: http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/65

Actions (login required)

View Item View Item