Nikah massal di Kota Palangka Raya dalam perspektif hukum islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia

Rahmat, Sahibu (2009) Nikah massal di Kota Palangka Raya dalam perspektif hukum islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Sahibu Rahmat - 040 211 0227.pdf Download (19MB)

Abstract

Pernikahan massal adalah pernikahan yang dilakukan dalam rangka pembaharuan nikah guna mendapatkan catatan pernikahan atau yang lazimnya disebut buku nikah sebagai legalitas formal. Pernikahan massal ditujukan kepada masyarakat yang telah menikah secara resmi melalui KUA namun telah hilang atau terbakar maupun rusak buku nikahnya dan ditujukan kepada masyarakat yang telah menikah tanpa melalui KUA atau yang lazimnya disebut dengan nikah siri.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Masalah dalam penelitian ini adalah apa alasan atau motivasi seseorang melakukan nikah massal, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang nikah massal, bagaimana tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia tentang nikah massal, dan bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan nikah massal. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Mengetahui alasan atau motivasi seseorang melakukan nikah massal, (2) Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang nikah massal, (3) Mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia tentang nikah massal, dan (4) Mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan nikah massal tersebut.
Penelitian ini mengambil tempat di wilayah kota Palangka Raya dengan subjek 14 pasang sampel dari 150 pasang peserta yang telah mengikuti pernikahan massal yang telah dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka Raya pada tahun 2008. Objek penelitian adalah alasan atau motivasi peserta nikah massal mengikuti pernikahan massal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa alasan atau motivasi para subjek mengikuti pernikahan massal adalah: (1) Telah pernah menikah secara resmi dan ada buku nikah namun telah hilang, terbakar, maupun rusak. (2) Pernah menikah secara resmi namun tidak mendapat buku nikah dikarenakan pernikahan sebelum nikah massal, dilaksanakan sebelum berlakunya UUP di Indonesia tahun 1975. (3) Pernah menikah secara siri dan tidak memiliki buku nikah. (4) Ditemukan adanya pernikahan yang bermasalah, yaitu kebohongan status pernikahan sebelum
mengikuti pernikahan massal.
Selanjutnya dari hasil analisis menunjukkan bahwa pernikahan massal perlu ditinjau kembali dengan alasan: (1) Para subjek yang sudah pernah menikah secara resmi melalui KUA dan hilang buku nikahnya cukup melapor saja dan minta kutipan akta nikah. (2) Para subjek yang telah menikah sebelum berlakunya UUP di Indonesia yaitu sebelum tahun 1975 adalah cukup dengan itsbat nikah. (3) Para subjek yang menikah siri diragukan kebenaran syarat dan rukun pernikahannya. (4) Dari semua subjek tersebut, ternyata ditemukan adanya subjek yang bermasalah, seperti telah berstatus duda dan janda namun tidak dijelaskan dalam buku nikah hasil dari pernikahan massal.

Actions (login required)

View Item