Pengelolaan zakat dan hubungannya dengan hak amil mendapatkan gaji di BAZ Kota Palangka Raya (tinjauan terhadap Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Pasal 23)

Ma'ruf, Muammar (2009) Pengelolaan zakat dan hubungannya dengan hak amil mendapatkan gaji di BAZ Kota Palangka Raya (tinjauan terhadap Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Pasal 23). Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Muamar Ma'ruf - 020 211 0190.pdf Download (14MB)

Abstract

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meneliti seberapa besar bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima para amil zakat serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji kepada para amil zakat di BAZ Kota Palangka Raya. Penelitian sosiologis hukum Islam ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap 8 subjek yang diperoleh melalui teknik purposive sampling. Pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan penyidik. Data-data dianalisis menggunakan metode interpretasi melalui perspektif nas (normatif) dan perspektif ustul fikih dengan langkah reduction, display dan conclusion. Hasil dari penelitian adalah: gaji atau bagian amil dalam mengelola zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya secara keseluruhan sebanyak 12% baik yang diperoleh melalui harta zakat atau pun dari dana bantuan operasional dari pemerintah Kota. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mendapat bagian sebesar 6% dari jumlah harta zakat yang dikumpulkan dan 6% dari dana bantuan operasional yang diberikan pemerintah untuk pengurus Badan Amil Zakat (BAZ). Faktor-faktor penghambat dalam pembagian hak untuk amil adalah nasih kurangnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul den lambatnya pencairan dana bantuan operasional dari pemerintah. Terkait dengan etos kerja amil sebenarnya masih berada jauh dari yang diharapkan. Bahkan satu hal yang mengejutkan, di antara amil itu ada yang meminjam uang zakat tersebut untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini termasuk tindakan tercela, walaupun mereka membayarnya. Sebab, seharusnya uang zakat itu sudah didistribusikan kepada para mustahik yang tepat, benar dan objektif, namun masih tertahan akibat dari perbuatan pengurus. Dalam perspektif mashlahat, keberadaan Badan Amil Zakat sebenarnya mengandung banyak kemaslahatan yang bersifat primer (dharüriyyat), pasti (qathi), mengayomi kepentingan umum (kulli), dapat diterima akal sehat (ma'qül) dan bukan yang bersifat khayalan serta tidak bertentangan dengan nas dan hasil ijmak. Semua ini adalah misi hadirnya Badan Amil Zakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat Islam dan mengentaskan kemiskinan. Dalam perspektif zari'at, kemaslahatan yang dibawa badan ini disebut fath az-zari'at yang wajib ditegakkan. Namun apabila para pengurus tidak dapat mewujudkan tujuan mulia itu, terlebih menyalahgunakan harta zakat untuk kepentingan pribadi, maka Badan Amil Zakat termasuk dalam kategori sadd az-zari'at yang tidak perlu ada bahkan haram dilanjutkan. Sebab, dalam implementasinya, bukan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahik, tetapi untuk kepentingan pribadi. Hal ini termasuk pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul termasuk pula sebagai orang yang munafik.

Actions (login required)

View Item