Pembubaran hizbut tahrir indonesia dan front pembela islam perspektif pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah

Fahriyani, Dina (2022) Pembubaran hizbut tahrir indonesia dan front pembela islam perspektif pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text SKRIPSI Dina Fahriyani & 1802140056.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pro dan kontranya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam sehingga banyak tanggapan-tanggapan dari banyak pihak. Focus penelitian ini yaitu: (1) hukum pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia melalui perpu No. 2 tahun 2017 dan Front Pembela Islam melalui Surat Keputusan Bersama dan (2) respon PW. Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan tengah tentang dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam. Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian empiris dengan pendekatan diuraikan untuk memberi gambaran (Deskriptif) terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Uraian-uraian yang berisi panafsiran, penalaran, Serta argumentasi rasional (analitik). Hasil penelitian ini: (1) dasar hukum pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia menggunakan PERPPU No. 2 tahun 2017 dan Front Pembela Islam menggunakan Surat keputusan bersama oleh 6 lembaga negara, Pembubaran tanpa peradilan sah jika dilihat dari undang-undang terbaru yakni undang-undang ormas nomor 16 tahun 2017 pada pasal 60 dan pasal 61 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2). (2) respon PW. Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah yakni NU mendukung karena melihat dari sisi keIslaman yang dilanggar, sedangkan PW. Muhammadiyah Kalimantan Tengah lebih menutup diri dan berhati-hati karena melihat dari sisi hukum di Indonesia.

ABSTRACT

This research is motivated by the pros and cons of disbanding Hizb ut-Tahrir Indonesia and the Islamic Defenders Front so that there are many responses from many parties. The focus of this research are: (1) government law to dissolve Hizbut Tahrir Indonesia through Perpu No. 2 of 2017 and the Islamic Defenders Front through a Joint Decree and (2) PW's response. Nahdatul Ulama and Muhammadiyah in Central Kalimantan regarding the disbandment of Hizbut Tahrir Indonesia and the Islamic Defenders Front. This type of research is included in qualitative research with an approach described to provide a description (descriptive) related to the problems raised in the study. Descriptions containing interpretations, reasoning, and rational (analytic) arguments. The results of this study: (1) the legal basis for the government to dissolve Hizbut Tahrir Indonesia using PERPPU No. 2 of 2017 and the Islamic Defenders Front using a joint decree by 6 state institutions, Dissolution without trial is legal when viewed from the latest law, namely the law on mass organizations number 16 of 2017 in article 60 and article 61 Administrative sanctions as referred to in Article 60 paragraph (2). (2) PW response. Nahdatul Ulama and Muhammadiyah Central Kalimantan, namely NU, support it because they see from an Islamic perspective what has been violated, while PW. Muhammadiyah Central Kalimantan is more closed and cautious because it sees from the legal side in Indonesia.

Actions (login required)

View Item