Tanggung jawab parpol untuk memenangkan caleg pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan Tahun 2019

Hikmawan, Aris Kurnia (2022) Tanggung jawab parpol untuk memenangkan caleg pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan Tahun 2019. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text SKRIPSI ARIS KURNIA HIKMAWAN & 1722140035.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya caleg yang gagal terpilih akibat pelaksanaan tanggung jawab partai politik yang tidak maksimal, salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019, seperti data dari KPU Kabupaten Katingan yang menunjukkan jika dari 330 caleg yang menjadi peserta pemilu, hanya terdapat 12 orang incumbent dan 13 orang non incumbent yang terpilih. Kajian ini difokuskan pada pembagian tugas dan tanggung jawab partai politik, serta pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam memenangkan caleg yang diusung pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif socio legal, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan jika partai politik bertugas sebagai media komunikasi yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah, alat sosialisasi untuk mempromosikan dirinya di masyarakat, alat rekrutmen untuk membentuk seseorang menjadi pemimpin, dan alat pencegah konflik yang terjadi akibat adanya pemilu serentak. Tanggung jawab partai politik adalah melakukan representasi politik melalui kebijakan publik yang dibuat, penjaringan caleg, penetapan nomor urut caleg, penanggung jawab, koordinator dan pelaksana kampanye bagi partai politik maupun caleg, pembagian dan penempatan saksi partai di setiap TPS, serta taat dan patuh terhadap aturan kepemiluan. Pelaksanaan tanggung jawab partai politik terhadap caleg yang diusung menunjukkan hasil yang tidak memuaskan, hal ini diakibatkan tidak berjalannya fungsi kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan pada partai, adanya benturan kepentingan di internal partai, adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh partai, serta adanya oknum partai politik dan penyelenggara pemilu yang melakukan tindakan curang.

ABSTRACT

This research was motivated by the number of candidates who failed to be elected due to the implementation of political party responsibilities that were not optimal, one of the factors causing the simultaneous elections in 2019, such as data from the Katingan Regency KPU which showed that out of 330 candidates who participated in the election, only 12 incumbents and 13 non-incumbents were selected. This study focuses on the division of duties and responsibilities of political parties, as well as the implementation of political parties' responsibilities to win the candidates who are promoted in the simultaneous elections in Katingan Regency in 2019. The research method used is socio legal qualitative, with data collection methods through interviews, observations and documentation. The results of the study show that political parties serve as communication media that connects the people and the government, socialization tools to promote themselves in society, recruitment tools to shape someone to become a leader, and conflict prevention tools that occur due to simultaneous elections. The responsibility of political parties is to carry out political representation through public policies made, selection of candidates, determination of the serial number of candidates, the person in charge, coordinator and implementer of campaigns for political parties and legislative candidates, distribution and determination of party witnesses at each polling station, and obeying and complying with the rules. election. The implementation of the responsibility of political parties towards the candidates who are carried out shows unsatisfactory results, this is due to the ineffectiveness of the function of regeneration and regeneration of leadership in the party, the existence of conflicts of interest within the party, the existence of money politics practices carried out by the party, as well as the existence of political parties and individuals. election administrators who commit fraudulent acts.

Actions (login required)

View Item