Tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur

Jhufriyah, Jhufriyah (2022) Tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text SKRIPSI JHUFRIYAH & 1802130194.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit yang sebenarnya pihak yang menyandakan bukan pemiliknya sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini difokuskan pada: 1) Mekanisme transaksi sanda tanah di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur; 2) Tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian sanda tanah oleh penggarap tanah; 3). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan sanda tanah kebun kelapa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan sosio-legal. Data penelitian dihimpun dengan kegiatan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah 1 orang pemilik kebun kelapa, 1 orang penggarap (pemberi jaminan), 1 orang penerima jaminan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1). Mekanisme transaksi sanda kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit dilakukan secara lisan tidak ada penyerahan dokumen asli kepemilikan dari pihak rahin/pemilik kebun, adanya pemanfaatan barang sanda, dan tidak adanya batas waktu yang menyebabkan utang piutang terjadi dalam waktu lama: 2). Tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian sanda tanah oleh penggarap tanah yaitu penggarap mengalihkan tanggung jawab kepada pemilik tanah karena keadaan ekonomi yang susah serta kurang bertanggung jawabnya pihak penerima sanda terhadap perawatan barang sanda; 3). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan sanda tanah kebun kelapa dari pelaksanaannya adanya pengambilan manfaat barang sanda oleh murtahin, dari rukunnya syarat mengenai shighat tidak terpenuhi karena dalam perjanjian sanda biasanya disyaratkan penerima sanda menikmati seluruh hasilnya, dari objeknya murtahin memanfaatkan barang sanda, yang mana barang tersebut membutuhkan biaya perawatan tidak boleh diambil kecuali sesuai dengan biaya perawatan kebun.

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of sanda in coconut plantations in Teluk Sampit District, which is the party who makes a claim, not the owner so it is not following Islamic law and positive law. This research is focused on: 1). The mechanism of land sand transactions in Teluk Sampit District, East Kotawaringin Timur; 2). Responsibility for paying debts in the settlement of land and by land cultivators; 3). A review of sharia economic law on the use of sand and coconut plantations. The research method used is sociological juridical with a socio-legal approach. Research data was collected through activities, observations, interviews, and documentation. The subjects of this study were 1 coconut plantation owner, 1 cultivator (guarantee), and 1 guarantee recipient. The results showed that 1). The mechanism for the coconut plantation sanda transaction in Teluk Sampit District is carried out verbally, there is no submission of original documents of ownership from the rahin/plantation owner, there is the use of sanda goods, and there is no time limit that causes debts to occur for a long time: 2). The responsibility of paying debts in the settlement of sanda land by land cultivators, namely the cultivator transfers responsibility to the owner of the ground due to difficult economic conditions and the lack of responsibility of the recipient of sanda for the care of sanda goods; 3). A review of sharia economic law on the use of sanda in coconut plantations from its implementation of taking the benefits of sanda goods by murtahin, from the pillars the conditions regarding shighat are not fulfilled because in the sanda agreement it is usually required that the recipient of sanda must cultivate the garden and enjoy all the results, from the object it is murtahin to use sanda goods, which items require maintenance costs should not be taken except by the cost of garden maintenance.

Actions (login required)

View Item