Perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa pelanggaran pemakaian tenaga listrik di PT PLN Persero Kota Palangka Raya

Arief, Muhammad (2021) Perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa pelanggaran pemakaian tenaga listrik di PT PLN Persero Kota Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Skripsi Muhammad Arif 1702130158.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi sanksi pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang diberikan kepada konsumen berupa denda tagihan susulan kepada bukan pelaku pelanggaran sebenarnya. Penelitian ini difokuskan pada praktek terjadinya pelanggaran pemakaian tenaga listrik di PT PLN Persero Kota Palangka Raya dan penyelesaian sengketa pada pelanggaran pemakaian tenaga listrik di PT PLN Persero Kota Palangka Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Subjek penelitian ini adalah konsumen PT PLN yang terkena sanksi P2TL dan pihak PT PLN Persero Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran pemakaian tenaga listrik di Kota Palangka Raya selama 3 Triwulan terhitung dari bulan Januari sampai Oktober 2021 sebanyak 72 kasus, yang meliputi: Pelanggaran (P I) 2 kasus, Pelanggaran (P II) 9 kasus, Pelanggaran (P III) 45 kasus dan Pelanggaran (P IV) 16 kasus. Adapun pada penegakan hukum represif, PT PLN Persero Kota Palangka Raya memutuskan aliran listrik di persil tempat terjadinya pelanggaran, mengamankan barang bukti, serta dengan memberikan sanksi denda tagihan susulan. Penetapan sanksi tagihan susulan kepada konsumen yang bukan pelaku sebenarnya sudah tepat, karena sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 yang mana objek pada sanksi pelanggaran ini adalah persil tempat pelanggaran terjadi sehingga siapapun yang bertanggung jawab atas persil tersebut yang berkewajiban membayar sanksi denda dari PT PLN Persero Kota Palangka Raya. Dalam segi moral, pemberian sanksi kepada bukan sebenarnya dirasa bertentantangan karena seseorang yang melakukan kesalahan diharuskan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.

Abstract

This research was motivated by sanctions for violations of the use of electricity that were given to consumers in the form of fines for follow-up bills to non-violators. In this study, the practice of electricity at PT PLN Persero Palangka Raya City and dispute resolution at PT PLN Persero Palangka Raya City. The research method used was empirical juridical with a socio-legal approach. The subjects of this research were PT PLN consumers who were subject to P2TL sanctions and PT PLN Persero Palangka Raya City. The results showed that the use of electricity in Palangka Raya City for 3 Quarters starting from January to October 2021 as many as 72 cases, which include: Violations (PI) 2 cases, Violations (P II) 9 cases, Violations (P III) 45 cases and Violation (P IV) 16 cases. As for repressive law enforcement, PT PLN Persero City of Palangka Raya cut off the electricity supply in the plot of land where the violation occurred, evidenced evidence, and imposed fines for additional bills. The determination of follow-up claims to consumers who were not perpetrators was actually appropriate, because it was in accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number: 088-ZP / DIR / 2016 where the object of this violation sanction was the parcel where the violation occurred so that whoever was responsible for the violation of the parcel was obliged to pay a fine from PT PLN Persero Palangka Raya City. In terms of morals, giving sanctions to others was not actually considered contradictory because someone who made a mistake was asked to be responsible for mistakes made by others

Actions (login required)

View Item