Perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler daur ulang (studi pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya)

Yana, Yana (2021) Perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler daur ulang (studi pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya). Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Skripsi Yana - 1702130151.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik daur ulang nomor telepon yang dapat merugikan pengguna lama di Kota Palangka Raya, karena berpotensi disalahgunakan nomor tersebut oleh orang lain. Penelitian ini fokus kepada praktik penggunaan nomor telepon seluler yang didaur ulang di Kota Palangka Raya, kerugian apa saja yang dialami konsumen pengguna nomor ponsel daur ulang di Kota Palangka Raya, serta bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna nomor ponsel daur ulang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Subjek penelitian ini ada tiga subjek yang terdiri dari konsumen, penjual, dan operator/provider. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik daur ulang nomor ponsel di Kota Palangka Raya itu dilakukan oleh pihak operator dengan alasan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, pembuatan nomor telepon seluler dibatasi oleh pemerintah, dan bahan baku yang mahal. Konsumen merasa dirugikan dengan adanya praktik daur ulang nomor telepon karena data-data pribadi mereka dapat diketahui orang banyak dan dari pihak penjual tidak ada penjelasan serta keterbukaan terkait status nomor kepada konsumen terhadap nomor yang dijual belikan apakah daur ulang atau tidak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila konsumen merasa dirugikan, maka pihak konsumen bisa meminta pertanggung jawaban ke pihak operator terkait kerugian yang dialami. Tinjauan hukum Islam terkait dengan praktik daur ulang nomor ponsel yang mana dilihat dari kemaslahatannya apabila praktik tersebut lebih banyak mudharatnya dibandingkan kemaslahatannya maka itu tidak diperbolehkan namun jika itu banyak maslahatnya dibandingkan mudharatnya maka itu bisa dilakukan.

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of recycling telephone numbers which can harm old users in Palangka Raya City, because of the potential for the number to be misused by others. This research focuses on the practice of using recycled cell phone numbers in Palangka Raya City, what losses are experienced by consumers who use recycled cellphone numbers in Palangka Raya City, and how legal protection is for users of recycled cellphone numbers according to positive law and sharia economic law. This type of research uses the empirical legal method using the Law approach. The subjects of this study were three subjects consisting of consumers, sellers, and operators/providers. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the practice of recycling cellphone numbers in Palangka Raya City is carried out by the operator on the grounds of meeting the needs of the Indonesian people, the manufacture of cell phone numbers is limited by the government, and expensive raw materials. Consumers feel disadvantaged by the practice of recycling telephone numbers because their personal data can be known by many people and from the seller there is no explanation and transparency regarding the status of the number to consumers regarding the numbers being traded whether recycled or not. According to the Consumer Protection Act, if a consumer feels aggrieved, then the consumer can ask the operator to be responsible for the loss suffered. The review of Islamic law is related to the practice of recycling cellphone numbers which is seen from the benefits if the practice has more harm than benefits then it is not allowed but if it has more benefits than harm then it can be done.

Actions (login required)

View Item