Pertimbangan hukum hakim ptun dan gagasan perlindungan dalam putusan ptun 18/g/2020/ptun.plk tentang sk bupati Katingan 824.3/416/bkpp-3/2020

Ivanto, Riyan (2021) Pertimbangan hukum hakim ptun dan gagasan perlindungan dalam putusan ptun 18/g/2020/ptun.plk tentang sk bupati Katingan 824.3/416/bkpp-3/2020. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text SKRIPSI RIYAN IVANTO.pdf Download (1MB)

Abstract

Abstract

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan produk hukum suatu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan penyelesaian suatu sengketa Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pernyataan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pasal 115 Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara menyatakan hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan 18/G/2020/PTUN.PLK sengketa Putusan Bupati Katingan No. 824.3/416/BKPP-3/2020 yaitu sengketa Surat Putusan Mutasi Pegawai Negri Sipil di lingkungang Kabupaten Katingan yang di anggap merugikan penggugat dan tidak sesuai dengan Peraturan Mutasi Pegawai Negri Sipil. Fokus penelitian ini adalah menganalisis Hasil Pertimbangan Hukum dan Perlindungan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara No.18/G/2020/PTUN.PLK adapun Rumusan Masalah Penelitian ini adalah. (1) Apa Pertimbangan Hukum Oleh Hakim pada Putusan No. 18/G/2020/PTUN.PLK? (2) Bagaimana gagasan perlindungan oleh Hakim dalam putusan No. 18/G/2020/PTUN.PLK? Pada penelitian Yuridis Normatif dalam Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statute approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Subjek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 18/G/2020/PTUN.PLK menggunakan 3 Teori Hukum Positif dan 2 Teori Hukum Islam yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Maqashid Syariah dan Teori Nomokrasi Islam. Hasil Penelitan ini: (1) Pertimbangan Hakim terhadap Objek sengketa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam putusan Bupati Katingan No. 824.3/416/BKPP-3/2020 kurang sejalan dengan UUD1945 yaitu dalam pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 (2) Perlindungan Hakim terhadap Putusan Pengadilan No. 18/G/2020/PTUN.PLK dalam pertimbangannya bahwa tergugat tidak memperhatikan sistem merit sebagaimana di atur dalam pasal 162 Peraturan Pemerintah No. 11/2017 dan melanggar asas profesionalitas.

ABSTRACT

The decision of the State Administrative Court is a legal product of the State Administrative Court to decide the resolution of state governance disputes. The decision of the State Administrative Court is a statement of the Judge of the State Administrative Court which is stated in written form and pronounced by the judge in a hearing open to the public as a result of the examination of the case in the State Administrative Court. Under article 115 of the State Administrative Regulations Act states that only court decisions that have obtained permanent legal force can be exercised. Judge's Legal Consideration in Decision 18/G/2020/PTUN. PLK denies the Decision of the Regent of Katingan No. 824.3/416/BKPP-3/2020 is a dispute of civil servant mutation decree in Katingan Regency which is considered detrimental to the plaintiff and not in accordance with the Civil Servant Mutation Regulation. The focus of this study is to analyze the Results of Legal Considerations and Legal Protection by Judges of the State Administrative Court on Case No.18/G/2020/PTUN. PLK for the Formulation of This Research Problem. (1) What are the Judge's Legal Considerations in Decision No. 18/G/2020/PTUN.PLK? (2) How the idea of protection by the Judge in the decision No. 18/G/2020/PTUN. PLK? In Normative Juridical research in this study using the Statute Approach (Statute approach) and the Case Approach (case approach). The subject in this study is the State Administrative Court Decision No. 18/G/2020/PTUN. PLK uses 3 Positive Legal theories and 2 Islamic Legal Theories namely Legal Protection Theory, Law Enforcement Theory, Legal Certainty Theory, Sharia Maqashid Theory and Islamic Nomocracy Theory. The results of this Review: (1) The Judge's consideration of the object of the dispute based on the provisions stipulated in the decision of the Regent of Katingan No. 824.3/416/BKPP-3/2020 is less in line with the 1945 Constitution, namely in article 23 of Law No. 5 of 2004 (2) The Protection of Judges against Court Decisions No. 18/G/2020/PTUN. PLK in its consideration that the accused did not pay attention to the merit system as stipulated in article 162 of Government Regulation No. 11/2017 and violated the principle of professionalism.

Actions (login required)

View Item