Keberlakuan hukum dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan

Mujiyono, Akhmad (2021) Keberlakuan hukum dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Text TESIS AKHMAD MUJIYONO.pdf Download (2MB)

Abstract

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) adalah ketentuan diizinkanya menikah usia dibawah 19 dengan syarat mengunakan dispensasi alasan sangat mendesak di karenakan hamil atau di khawatirkan akan terjadi kehamilan. Dizinkanya Pernikahan dengan mengunakan dispensasi suatu keringanan bagi masyarakat yang harus dimanfaatkan, namun masyarakat di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tidak memanfaatkan hal tersebut dengan tidak memberlakukan dispensasi nikah ketika menikah usia dibawah 19.

Fokus penelitian ini adalah masyarakat yang tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah dan pandangan hukum Islam terhadap masyarakat yang tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif. Penelitan ini menggunakan metode pendekatan kasus dan metode budaya sadar hukum dengan melakukan observasi, wawancara pengumpulan dokumen guna mendapatkan data yang akurat.. Adapun teknik analisis menggunakan analisis deskriftip dengan menggunakan keberlakuan hukum, teori kesadaran hukum, teori penegakan hukum dan teori maslahah mursalah, teori udzur bil jahli.

Hasil penelitian tidak diberlakukan hukum dispensasi nikah di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan ditemukan masyarakat mengutamakan fiqih klasik, tidak ada sosialisasi, tidak mengetahui hukum dispensasi nikah baik dari segi manfaat dan mudarat disebabkan petugas kurang aktif mensosialisasikan, sehingga tidak berlaku secara efektif, mayarakat kuarang sadar hukum. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak adanya sanksi hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengakibatkan hukum sulit di tegakan.

Pandangan hukum Islam terhadap Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah karena tidak mengetahui hukum, baik dari segi manfaat dan mudarat, maka perbuatan mereka di katagorikan uzur bil jahli, yang dapat menggugur kan kewajiban untuk mengikuti Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

ABSTRACT

Law Number 16 year 2019 Article 7 paragraph (2) is the provision of allowing marriage under the age of 19 with the condition of using dispensation of very urgent reasons because pregnant or worried about pregnancy. In the permission of marriage by using a dispensation of a waiver for the community that must be utilized, but the community in Seruyan Central District of Seruyan Regency does not take advantage of this by not imposing a marriage dispensation when married under the age of 19.

The research focuses on Society who didn’t do marriage dispensation law and Islamic law perspective toward Society who didn’t do marriage dispensation law in Seruyan Tengah Sub-district Seruyan Regency.

This research was qualitative and used case and law awareness culture approaches and did observation, interview and documents collection to get accurate data. While data analysis techniques used descriptive analysis and also used law enforceability, law awareness, law enforcement, mursalah maslahah and udzur bil jahli theory.

The results of the study did not apply the marriage dispensation law in Seruyan Tengah District, Seruyan Regency, it was found that the community prioritized classical fiqh, there was no socialization, did not know the law of marriage dispensation both in terms of benefits and disadvantages because the officers were less active in socializing, so it did not apply effectively, people were less aware of the law. . Inadequate facilities and infrastructure, the absence of legal sanctions in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which makes the law difficult to enforce.

Islamic law toward Society in Seruyan Tengah Sub-district Seruyan Regency who didn’t do marriage dispensation law because they didn’t know and didn’t understand about the benefit and impact from it, so what they did can be categorized as uzur bil jahli, so they were not obligated to follow law No. 16 of 2019 Chapter 7 verse 2.

Actions (login required)

View Item