Perlindungan hukum terhadap pemilik akun intagram yang diperjualbelikan jasa penambah followers instagram

Lestari, Fitri (2020) Perlindungan hukum terhadap pemilik akun intagram yang diperjualbelikan jasa penambah followers instagram. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Fitri Lestari - 1602130094.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya jual beli followers instagram yang memperjualbelikan akun tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik akun. Penjual followers hanya menggunakan sebuah software untuk melakukan penambahan, kemudian akun instagram secara otomatis akan bertambah pada akun instagram pembeli followers sehingga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum terdadap pemilik akun yang diperjualbelikan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik pengambilan akun dan perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli followers. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan bahan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia dan juga kepustakaan yang dikemas dengan analisis deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa objek yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli followers instagram merupakan akun instagram milik orang lain, dan tanpa sepengetahuan oleh pemilik akun, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan teori hak kepemilikan bahwa seseorang dapat dikatakan pemilik penuh terhadap barang apabila melakukan suatu syarat untuk mendapatkan hak kepemilikan. Apabila dikaji menggunakan teori perlindungan hukum represif penjual followers instagram telah melanggar ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) sehingga sesuai dengan pasal tersebut maka penjual followers dapat dituntut dengan pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik. Selain itu apabila dikaji dengan teori preventif perlindungan hukumnya terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu atas consent (persetujuan) orang yang bersangkutan dan atas norma hukum positif atau peraturan perundang-undangan.

Abstract

This research is motivated by the buying and selling of Instagram followers who trade accounts without the knowledge and permission of the account owner.Followers of sellers only use a piece of software to make additions, then the Instagram account will automatically be added to the Instagram buyer followers account, raising questions about the legal protection of account owners who are traded without permission. This study aims to describe and analyze the practice of taking accounts and legal protection of followers buying and selling transactions. This research is a normative-empirical legal research that uses empirical facts taken from human behavior and also literature which is packaged with descriptive qualitative analysis. The data collection method uses the documentation and interview methods. The results of this study indicate that the objects traded in the buying and selling transactions of Instagram followers are Instagram accounts belonging to someone else, and without the knowledge of the account owner, so it is not in accordance with the theory of ownership rights that a person can be said to be the full owner of the goods if making a condition to get ownership rights. If it is examined using the repressive legal protection theory, instagram follower sellers have violated the provisions of article 32 paragraph (1) and (2) so that according to the article the seller followers can be prosecuted by article 48 paragraph (1) and (2) of the Information and Transaction Law Electronic. In addition, if reviewed with the theory of preventive legal protection contained in the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 20 of 2016 Article 2 Paragraphs (1) and (2) as well the Information and Electronic Transaction Law in Article 26 Paragraphs (1) and (2) of this provision contain two basis for the legitimacy of processing personal data, namely the consent of the person concerned and the norm positive law or statutory regulation.

Actions (login required)

View Item