Landasan hukum dan pelaksanaan suntik tetanus toxoid sebagai syarat administrasi nikah

Baiti, Sri Noor (2020) Landasan hukum dan pelaksanaan suntik tetanus toxoid sebagai syarat administrasi nikah. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Sri Noor Baiti - 1602110523.pdf Download (1MB)

Abstract

Syarat administrasi di Kantor Urusan Agama adalah suatu aturan yang harus dipatuhi, salah satunya yaitu melampirkan fotokopi kartu suntik tetanus toxoid. Akan tetapi yang terjadi di lapangan khususnya di KUA kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya masih ada celah bagi calon pengantin untuk tidak melakukan suntik TT. Sehingga ditarik rumusan masalah: apa dasar hukum suntik tetanus toxoid di Indonesia?, bagaimana pelaksanaan suntik tetanus toxoid sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?, dan bagaimana pelaksanaan suntik tetanus toxoid sebagai syarat administrasi nikah dikaji dengan maqa>shi>d asy-syari’ah?. Menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan teori Peraturan Perundang-undang dan teori Maqa>shi>d asy-syari’ah dengan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah landasan hukum suntik tetanus toxoid sebagai salah satu syarat administrasi nikah yakni Intruksi BIMAS Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Depertemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989. Pelaksanaan suntik tetanus toxoid sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya berjalan kurang maksimal, dilihat masih adanya celah bagi catin yang melangsungkan pernikahan namun tidak melakukan suntik TT dengan berbagai alasan serta minimnya pengetahuan petugas KUA mengenai suntik TT itu sendiri. Ditinjau dengan menggunakan kajian maqa>s}id asy-syari>’ah dapat yakni denggan menggunakan kajian maqa>s}id asy-syari>’ah (hifz nafs dan hifz nasl), karena begitu sangat pentingnya menjaga maqa>s}id asy-syari>’ah sehingga dalam pelaksanaan suntik TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah menjadi dorongan yang kuat agar dalam pelaksanaanya dapat dilakukan secara maksimal mengingat suntik TT merupakan hal yang sangat bermanfaat dan dianjurkan dalam Islam demi terwujudnya maqa>s}id asy-syari>’ah sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum syara’.

ABSTRACT

Administrative requirements in the Office of Religious Affairs is a rule that must be obeyed, one of which is to attach a photocopy of the tetanus toxoid injection card. However, what happened in the field, especially in KUA, Jekan Raya sub-district, Palangka Raya City, was still a gap for the bride and groom not to do the TT injection. So that the formulation of the problem is drawn: what is the legal basis for tetanus toxoid injection in Indonesia?, how is the implementation of tetanus toxoid injection as a condition for marriage administration in the KUA of Jekan Raya Subdistrict, Palangka Raya City? maqa> shi>d ash-shari'ah? Answering these problems the author uses the theory of legislation and theory Maqa>shi>d ash-shari'ah with the type of empirical normative research. The results of this study are the legal basis for injecting tetanus toxoid as one of the requirements for marriage administration, namely the Guidance on Islamic Community Guidance and Hajj Affairs for the Department of Religion and the Director General of Communicable Disease Eradication and Environmental Health Settlement of the Ministry of Health No. 02 of 1989. KUA of Jekan Raya sub-district is running less optimally, as seen that there are still gaps for the catin holding the marriage but do not do TT injections for various reasons as well as the lack of KUA officers' knowledge of the TT injection itself. By using studies maqa>s}id ash-shari>'ah (hifz nafs and hifz nasl), the implementation of TT injections as one of the administrative requirements of marriage is a strong impetus so that in its implementation can be done optimally considering the TT injections are very useful and recommended in Islam for the realization of maqa>s}id ash-shari> 'ah as long as the iNI does not contradict the Shariah law '.

Actions (login required)

View Item