Upaya penegakan hukum terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin di palangka raya (studi implementasi peraturan daerah Kota Palangka Raya nomor 12 tahun 2011)

Nuryati, Nuryati (2020) Upaya penegakan hukum terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin di palangka raya (studi implementasi peraturan daerah Kota Palangka Raya nomor 12 tahun 2011). Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text SKRIPSI NURYATI -1602130086.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya bangunan sarang burung walet yang pembangunannya tidak sesuai dengan aturan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 dan pengusaha yang tidak memiliki izin usaha. Fokus penelitian ini adalah mengkaji upaya penegakan dari pemerintah terhadap para pengusaha burung walet yang tidak memiliki izin berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana bentuk pelanggaran perizinan usaha sarang burung walet di kota Palangka Raya berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011, apa kendala dalam pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet di kota Palangka Raya, bagaimana penegakan hukum peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan hukum yang ada. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu. Data penelitian dihimpun dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pelanggaran yang dilakukan pengusaha sarang walet yaitu membangun bangunan walet di lokasi yang tidak sesuai dengan yang diatur di dalam perda dan para pengusaha yang tidak memiliki izin usaha (2) Kendala terhadap perizinan ada dua yaitu: pertama peraturan tidak bisa diterapkan secara maksimal karena belum adanya aturan mengenai zonasi walet. Kedua budaya hukum yang kurang dari masyarakat. (3) Upaya penegakan hukum dari pemerintah masih kurang maksimal tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011.

ABSTRACT

This research is motivated by the large number of swallow nest buildings whose construction is not in accordance with regional regulation number 12 of 2011 and entrepreneurs who do not have a business license. The focus of this research is to examine the government's enforcement efforts against swallow bird entrepreneurs who do not have a permit based on regional regulation number 12 of 2011. The problem formulation is how the violations of swallow nest business licensing in Palangka Raya city based on regional regulation number 12 of 2011, what are the obstacles in the implementation of swallow nest business licensing in Palangka Raya city, how is the enforcement of regional regulation number 12 of 2011 on swallow nest business that does not have a permit. This type of research uses the type of empirical legal research or in other terms it is commonly called sociological juridical legal research, which examines the work of law in society in relation to existing legal rules. Based on its nature, this research is descriptive in nature, which is to provide as accurate a picture as possible about something, an individual, a symptom, a situation, or a certain group. The research data were collected by means of observation, interviews and documentation. The subjects in this study amounted to 7 people. The results showed that (1) The violations committed by swallow nest entrepreneurs were building swallow buildings in locations that were not in accordance with those regulated in the regional regulation and entrepreneurs who did not have a business license (2) There were two obstacles to licensing, namely: first the regulation could not maximally applied because there are no rules regarding swallow zoning. Both legal cultures are lacking from society. (3) Law enforcement efforts from the government are still not maximal, not in accordance with regional regulation number 12 of 2011.

Actions (login required)

View Item