Sompa dan dui 'menre' dalam pelamaran adat Bugis dalam Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Saeful, Saeful (2019) Sompa dan dui 'menre' dalam pelamaran adat Bugis dalam Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Skripsi Saeful-1502110486.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi pemberian Sompa dan Dui'Menre' dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae dalam kewajiban pemberian mahar tanah serta uang belanja (jujuran). Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi pemberian sompa dan dui'menre' di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan dan status hukumnya dengan berfokus pada tiga rumusan masalah, (1) Latar belakang sompa dan dui'menre', (2) Mekanisme pemberian sompa dan dui'menre', dan (3) status hukum tradisi pemberian sompa dan dui'menre'.

Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, subjek penelitiannya adalah masyarakat bugis yang pernah memberikan sompa dan dui 'menre', Penghulu KUA Kecamatan Sinjai Selatan,
tokoh Adat Desa Palae. Objeknya adalah sompa dan dui'menre'dalam pelamaran
adat Bugis di Desa Palae. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini antara lain, (1) Pada umumnya masyarakat Bugis di Desa Palae mempunyai pekerjaan seorang petani yang setiap masyarakatnya mempunyai status tanah permanen. Adapun dui'menre' atau pemberian uang belanja sendiri dimaknai sebagai tradisi pangngelli dara (pembeli darah) perempuan bugis. (2) mekanisme pemberian sompa dan dui'menre' terlebih
dahulu memulai tahap mattiro, mappese 'pese', madduta, mappettu ada, adapun
pemberian sompa dan dui 'menre' diberikan sepenuhnya pada tahap madduta yang telah melalui proses pemeriksaan oleh aparat dusun. (3) Status hukum tradisi sompa dan dui 'menre' dalam pelamaran adat Bugis di Desa Palae secara umum adalah sahih. karena tradisi tersebut mengandung banyak kemaslahatan untuk perempuan yakni adanya jaminan dalam mencukupi kebutuhan keluarga serta mengangkat derajat perempuan itu sendiri. Dari sisi maslahah, tradisi tersebut tergolong ke dalam maslahah mu'tabarah karena secara tidak langsung ada dalil yang menjelaskan. Sejalan dengan „urf, ia tergolong „urf sahih, dikarenakan
tradisi ini banyak mengandung kemaslahatan dalam memilih pasangan. Pada maqasid asy-syari‟ah secara umum ia tergolong sebagai hifz al- ird, karena sebagai bentuk penghormatan hak asasi manusia, serta menjaga stratifikasi sosial yang dimiliki perempuan. Dilihat dari kesetaraan gender maka tradisi ini juga sesuai dengan makna kesetaraan gender karena menjadikan tanah sebagai mahar secara tidak langsung memberikan hak kepada perempuan dalam menunjang kebutuhan hidup seperti halnya seorang laki-laki. Tradisi ini juga memiliki kemudharatan yakni sompa dapat diambil kembali oleh pihak laki-laki jika
perempuan tersebut nantinya tidak bisa menghasilkan keturunan.

ABSTRACT

This research was motivated by the tradition of giving Sompa and Dui 'Menre' in the marriage proposal of the Bugis tradition in Palae Village, that the
tradition of giving dowry (sompa) can be taken back by men.The focus of this
research was the implementation of the tradition of giving sompa and dui'menre' in Palae Village, South SinjaiSubdistrict and its legal status by focusing on three problem formulations, (1) Background ofsompa and dui'menre', (2) Mechanism for giving sompa and dui'menre', and (3) the legal status of the sompa and dui'menre' tradition.

This empirical legal research used a descriptive qualitative approach, the subject of the research was the Bugissociety who once gave sompa and
dui'menre', head of the Religious Affairs Office (KUA) of South Sinjai Subdistrict, a prominent figure of Palae Village. The objectsweresompa and dui 'menre' in the marriage proposal of Bugistradition in Palae Village. Data collection techniques were observation, interview, and documentation.

The results of this study include, (1) In general, the Bugispeople in Palae Village havejobas farmer whose have permanent land status.The community's tradition of giving land as a marriage dowry is because land has several benefits infulfill family needs.The dui'menre' or the gift of spending money itself is interpreted as a tradition of pangngellidara (blood buyer) for Bugis women.(2) themechanism for givingsompa and dui'menre' starts with mattiro, mappese 'pese', madduta, mappettu stages, while the giving of the sompa and dui' menre'is given entirely at the madduta stage which has gone through an inspection process by the village official.(3) The legal status of the sompa and dui'menre' traditions in marriage proposal of the Bugis custom in Palae Village is sahih because there is an unfulfilled voluntary condition for the transfer of the land dowry. From the
maslahah perspective, even though there are benefits, but it contains kemudharatan (disadvantages), so it is not in accordance with syara‟.In line with
„urf, it is classified as„urf sahih, because there areunfulfilledrequirements of „urf. However, based onmaqasid al-shari'ah it generally classifiesas hifz al-ird, because as a form of respect for human rights, as well as maintaining social stratification of women, it's just that seeing the stratification of women that are not inappropriate with the objectives of hifz al-ird who suggest that maintenance is done properly, does not hurt others.

Actions (login required)

View Item