Tradisi takaran dalam jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran di Kota Palangka Raya perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Andri, Muhammad (2019) Tradisi takaran dalam jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran di Kota Palangka Raya perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Muhammad Andri- 1502130054.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini muncul karena dilatar belakangi adanya fenomena jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran di kota Palangka Raya yang terindikasi adanya ketidak sesuaian dengan aturan Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami sistem takaran, pelaksanaan akad yang digunakan dan kedudukan hukum dalam praktik jual beli pertalite eceran di Kota Palangka Raya di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum yang berparadigma kualitatif, data hasil penelitian diperoleh dari pedagang dan pembeli bahan bakar minyak pertalite eceran, Kepala Dinas Perindustriam dan Perdagangan Kota Palangka Raya serta Ulama Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian teknik pengabsahan data menggunakan tri angulasi teknik dan tri angulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verivikasi data.

Hasil penelitian diperoleh bahwa, (1) Sistem takaran yang digunakan oleh pedagang bahan bakar minyak pertalite eceran di Kota Palangka Raya adalah menggunakan botol (2) Pelaksanaan akad belum jelas karena hanya sebagian pedagang menggunakan akad, akad yang digunakan adalah akad dengan kalimat “Jual Seadanya, (3) Kedudukan hukum penjualan bahan bakar minyak Pertalite eceran di Kota Palangka Raya ditinjau dari budaya hukum termasuk budaya yang tidak benar dan harus ditinggalkan, ditinjau dari teori keadilan tidak mengandung keadilan bagi para pihak terutama bagi pembeli, ditinjau dari teori perlindungan hukum praktek jual beli seperti ini tidak memiliki kepastian hukum bahkan banyak pelanggaran hak konsumen atas pedagang, ditinjau dari teori transparansi dikatakan belum transparan karena tidak ada sisi keterbukaan dari penjual untuk pembeli, ditinjau dari sisi ‘Urf termasuk katagori ‘urf fᾱsid dikarenakan perdagangan ini tidak memenuhi beberapa syarat terbentuknya ‘urf, ditinjau dari teori maslahah mengandung maslahah akan tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan syara. Akad dalam jual beli ini belum terbentuk karena tidak terpenuhinya syarat-syarat terbentuknya akad. Sedangkan menurut pandangan ulama kota Palangka Raya bagi pedagang bahan bakar minyak eceran dengan menggunakan botol di perbolehkan asalkan akadnya jelas dan dilakukan di depan serta akad menyebutkan kata botol bukan liter akan tetapi menurut Disperindag praktek jual beli seperti ini dikatakan melanggar hukum karena tidak sesuai dengan undang-undang mengenai metrologi legal yang terkait masalah aturan dalam segi penakaran.

ABSTRACT

This research arose because of the background of the phenomenon of buying and selling retail pertalite fuel in the city of Palangka Raya which indicated an incompatibility with the rules of Islamic law. The purpose of this research is to know and understand the dosing system, the implementation of the contract used and the legal position in the practice of buying and selling retail pertalite in the City of Palangka Raya in terms of Sharia Economic Law.

This research is a legal research that has a qualitative paradigm, the research data is obtained from traders and buyers of retail pertalite fuel oil, Head of the Department of Industry and Trade of Palangka Raya City and Palangka Raya City Ulama. Data collection techniques using interview techniques, observation and documentation then the technique of validating data using tri angulation techniques and tri angulation of sources. While the data analysis technique in this study was conducted with four stages, namely data collection, data reduction, data display, and data verification.

The results of the study show that, (1) The dosage system used by retail pertalite oil fuel traders in Palangka Raya City is using bottles (2) The implementation of the contract is not yet clear because only some traders use contracts, the contract used is a contract with "Selling Potential" , (3) The legal position of the sale of retail Pertalite fuel oil in the City of Palangka Raya in terms of legal culture including culture that is incorrect and must be abandoned, in terms of the theory of justice does not contain justice for the parties, especially for buyers, in terms of the selling practice legal protection theory Buying like this has no legal certainty, even many violations of consumer rights to traders, in terms of transparency theory are said to be not transparent because there is no openness from the seller to the buyer, viewed from the 'Urf including category' urfidid because this trade does not fulfill some conditions of formation 'urf, ditinja u from the theory of maslahah containing maslahah but not in accordance with Islamic law because it is contrary to syara. This contract of sale and purchase has not yet been formed because the conditions for establishing a contract are not fulfilled. Whereas according to the view of the Palangka Raya city cleric for retail oil fuel traders using bottles is permitted provided the contract is clear and carried out in front and the contract states that the word bottle is not liter but according to Disperindag the practice of buying and selling is said to be illegal because it is not in accordance with the law law regarding legal metrology related to regulatory issues in terms of rooting.

Actions (login required)

View Item