Perceraian bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam studi kasus putusan akta cerai Nomor: 0110/AC/2017//PA.PLK Tanggal 5 April 2017

Sahrofi, Imam (2018) Perceraian bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam studi kasus putusan akta cerai Nomor: 0110/AC/2017//PA.PLK Tanggal 5 April 2017. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Imam Sahrofi-16014029.pdf Download (6MB)

Abstract

Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia ada ketentuan yang mengatur bagi anggota Polri yang akan menikah ataupun ingin bercerai harus adanya surat rekomendasi atau ijin dari pimpinan, tetapi dalam penelitian ini justru ada anggota Polisi Polda Kalteng yang bercerai dapat diproses di Pengadilan Agama Palangka Raya, adapun yang menjadi latar belakang anggota polri bercerai tanpa mendapat Rekomendasi dari atasan/pimpinan, alasan Pengadilan Agama Palangka Raya memproses perceraian anggota polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari atasan/pimpinan dan akibat hukum perceraian anggota polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari atasan/pimpinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif tentang Perceraian Bagi Anggota Polri Daerah Kalimantan Tengah di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Study Kasus Putusan Akta Cerai nomor:0110/AC/2017/PA.PLK, yang mengarah pada pemahaman lebih luas tentang bagaimana cara bagi anggota polri melaksanakan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Dalam penelitian peneliti terjun langsung kelapangan,mencari informasi terhadap 5 informan baik anggota Polri dan Pegawai Pengadilan Agama Palangka raya, keterangan dan hasil-hasil pengamatan lainnya tentang Perceraian bagi Anggota Polri.

Hasil penelitian bahwa latar belakang anggota Polri bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya tanpa adanya Rekomendasi/ijin cerai dari pimpinan adalah tidak segera ditindak lanjuti oleh pimpinan satuan kerja, ada anggota Polri Polda Kalimantan Tengah yang mengajukan ijin cerai, dengan tujuan agar niat bercerai anggota Polri dapat dibatalkan dan dilakukan mediasi.

Alasan Pengadilan Agama Palangka Raya memproses perceraian anggota Polri yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan karena setiap menerima perkara gugatan dan permohonan harus ditindak lanjuti, karena bukan persyaratan yang mutlak dalam perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 19 Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Akibat hukum Perceraian Bagi Anggota Polri yang tidak mendapatkan Rekonendasi dari pimpinan, anggota SM jelas melanggar pasal 33 perkap No. 9 tahun 2010, Pelanggaran terhadap Perkapolri, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomer 2 tahun 2003 tentang disiplin Anggota Polri yaitu Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri, Hukuman disiplin berupa Teguran tertulis,Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1(satu) tahun,Penundaan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun,Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan dan Penempatan dalam tempat khusu paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

ABSTRACT

Indonesianrepubliks police have provisions regulating for police officers who are going to get married or want to get divorced, there must be a recommendation letter or permission from the leaders, but in this study there are actually Central Kalimantan regional police officers who are divorced and can be processed in the Palangka Raya religious court. The background of police officers divorced without recommendations from their leaders, the reason fromPalangkaRaya religious court can processes divorce from members of the national police who do not get recommendations from their leaders and due to the law of divorce from members of the policeofficers who do not get recommendations from their leaders.

This study used a normative approach concern of divorce for members of the Central Kalimantan regional police at the Palangka Raya religious court in a case of study on divorce deeds number: 0110 / AC / 2017 // PA.PLK, which leads to a broader understanding of how can police members can carry out divorce in the Palangka Raya religious court. In this study, researchers went directly of searching for information, on 5 informants from the police and from the employees of the Palangka Raya religious court, information and other observations about divorce for members of the national police.

The results of the study showed that the backgrounds of the police officers members can divorced in the Palangka Raya religious court without any recommendation / divorce permit from the leaders was not immediately followed up by the head of the work intending that the intention to divorce from the police members can be canceled and mediated.

The reasons fromPalangka Raya religious court to proceed divorce from members of the national police who did not get a recommendation from the leaders is because every case and petition must be followed up, and because it is not an absolute requirement for divorce according to the Republik of Indonesia article 19 number 9 of 1975 concerning the implementation of number law 1 of 1974 concerning marriage.

The consequenceof the lawfor police memberswho did not get a recommendation divorcefrom the leaders, members of SM clearly violated article 33 PERKAP no.9 of 2010, violations of PERKAPOLRI, including divorce without permission from leaders, then sanctions will be imposed in accordance with government regulation number 2 of 2003 regarding Polri member discipline, disciplinary penalties in the form of written reprimand, postponement of education for a maximum of one year, periodic salary delays, postponement of promotions for a maximum of one year, demotion transfers, exemption from office and placement in a special place for a maximum of twenty one day.

Actions (login required)

View Item