Studi hukum kritis terhadap penyelenggaraan tajdīdun nikah di KUA Kota Palangka Raya

Ulfah, Rahmaniah (2019) Studi hukum kritis terhadap penyelenggaraan tajdīdun nikah di KUA Kota Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Tesis Rahmaniah Ulfah-17014063.pdf Download (1MB)

Abstract

Praktik nikah pada umumnya hanya dilaksanakan satu kali terhadap pasangan yang sama selama belum ada perceraian, namun ada sebagian masyarakat yang melaksanakannya lebih dari satu kali, praktik ini disebut tajdīdun nikah. Hal ini tidak terdapat ketentuan yang jelas (baik perintah maupun larangan) dalam melaksanakan tajdīdun nikah dalam sumber hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan. Suatu hal yang menarik pada permasalahan ini, bahwa praktik penyelenggaraan tajdīdun nikah ini diselenggarakan oleh KUA yang pada dasarnya sebagai suatu lembaga negara hanya bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, KUA Kota Palangka Raya sebagai lembaga negara telah bertindak di luar kewenangannya yakni menyelenggarakan tajdīdun nikah. Oleh sebab itu, perbuatan KUA Kota Palangka Raya perlu dikritisi.
Rumusan masalah pada penelian ini adalah: (1) Apa yang melatarbelakangi KUA di Kota Palangka Raya menyelenggarakan tajdīdun nikah?, (2) Apa landasan hukum KUA di Kota Palangka Raya menyelenggarakan tajdīdun nikah?. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk: (1) Mengetahui latar belakang KUA di Kota Palangka Raya menyelenggarakan tajdīdun nikah. (2) Mengetahui landasan hukum KUA di Kota Palangka Raya menyelenggarakan tajdīdun nikah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris melalui teori studi hukum kritis dengan konsep Roberto Mangabeira Unger yang berfokus pada kritisasi organisasi hukum dari segi kewenangan KUA yang menyelenggarakan tajdīdun nikah. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Pahandut, Kepala KUA Jekan Raya, Kepala KUA Sabangau dan Kepala KUA Bukit Batu serta pelaku tajdīdun nikah. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini yaitu 1) Latar belakang terjadinya tajdīdun nikah di KUA Kota Palangka Raya adalah permintaan masyarakat yang menginginkan keluarga yang harmonis, tentram dan berkah dan adanya saran dari pihak KUA. 2) Penyelenggaraan tajdīdun nikah oleh KUA tidak memiliki landasan hukum secara eksplisit, baik dari hukum Islam maupun dari hukum positif. Meski demikian, KUA tetap mempunyai hak menyelenggarakannya karena KUA memiliki hubungan hukum terhadap masalah pernikahan sebagai salah satu fungsinya dalam memberikan pelayanan nikah dan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat.

ABSTRACT

In general, the marriage practice only implement once toward the spouse that there is no divorce, but some in the society implement it more than once, this practice called Tajdidun Nikah. This thing doesn’t has clear stipulation (by government or prohibition) in implement tajdidun nikah in Islamic Law sources or legislations. The interesting thing in this problem, the practice tajdidun nikah implemented by KUA as state institution which act based on authorization that given by legislations. But KUA in Palangka Raya has been acted beyond their authorization like implement tajdidun nikah. That’s why the action by KUA need to be criticize.
The problem in this research are : (1) What is the background so make KUA implement tajdidun nikah? (2) What is the law foundation of KUA in implement tajdidun nikah? . The purpose of this research are : (1) To know the background so make KUA implement tajdidun nikah. (2) To know the law foundation of KUA in implement tajdidun nikah.
This research used sociology law research. This research used juridical empirical approach through critical law study theory with Roberto Mangabeira Unger’s concept which focused with criticize law organization from the authorization of KUA in implement tajdidun nikah. The subject in this research were Head of KUA Pahandut, Head of KUA Jekan Raya, Head of KUA Sabangau, Head of KUA Bukit Batu and the people who did tajdidun nikah. The data collection technique used observation, interview and documentation.
The result of this research showed that : (1) The background why tajdidun nikah happened at KUA Palangka Raya was the request from society that wanted harmony family, peaceful, blessed and the suggestion from KUA. (2) The implementation of tajdidun nikah by KUA didn’t have the law foundation explicitly, based on Islamic Law or positive law. Eventhough, KUA still had the right to implement it because KUA had law relation toward the marriage problem as one of their function in gave the marriage service and the guidance sakinah family to the society.

Actions (login required)

View Item