Mahar pigura perspektif kepala KUA se Kabupaten Kotawaringin Timur

Rusli, Muhammad (2018) Mahar pigura perspektif kepala KUA se Kabupaten Kotawaringin Timur. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Text muhammad Rusli.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk ketentuan hukum mahar pigura dalam perspektif Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap hukum mahar dalam bentuk pigura dan alasan hukum masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama terhadap mahar dalam bentuk pigura yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian secara cermat ke lapangan (lokasi penelitian) kemudian didukung dengan pendekatan normatif yang berguna meliputi asas-asas hukum Islam, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum dengan fenomena yang terjadi di lapangan, perbandingan hukum atau sejarah hukum dan bersifat anjuran atau rekomendasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar pigura dalam perspektif Kepala KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur ialah; Pertama, mahar dalam bentuk pigura, dinilai berbeda-beda oleh Kepala KUA itu sendiri, ada yang mendukung, antara setuju dan tidak setuju, bahkan ada yang tidak mendukung mahar ini dijadikan sebagai mahar karena berbeda dalam memahami arti asas manfaat mahar itu sendiri. Hal ini disebabkan mahar harus dinikmati dan mempunyai asas kemanfaatan dalam sebuah ikatan bagi mempelai istrinya apakah mahar tersebut bisa digunakan atau dinikmati oleh istrinya, sehingga dalam memandang mahar dalam bentuk pigura ini harus dilihat dari ‘urf, saddu adz-dzariah, dan asas manfaatnya dalam pernikahan itu sendiri. Kedua, alasan hukum KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang mendukung dan kurang setuju mahar pigura tersebut karena mahar yang berbentuk pigura harus dilihat dari nilai mahar pigura tersebut, bukan nilai piguranya. Hal ini disebabkan hukum melaksanakan mahar pigura mubah atau sah-sah saja karena tidak ada larangan maupun anjuran dari hukum Islam itu sendiri, asalkan mempunyai sisi manfaatnya baik seperti kenang-kenangan maupun nilai maharnya bukan piguranya, sehingga mahar pigura sah-sah saja dilakukan asalkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak mempelai dan keluarga. Adapun yang tidak mendukung adanya mahar pigura disebabkan mahar itu harus mempunyai sisi manfaat yang nyata dalam bentuk, karena mahar tersebut harus berupa harta baik uang, mobil, motor, rumah, dan yang lainnya berguna bagi istrinya dan harus mahar tersebut harus dinikmati oleh istrinya, bukan untuk dipajang atau disimpan.

ABSTRACT

This study aims at the legal provisions of frame dowry in the perspective of the Head of the Office of Religious Affairs in East Kotawaringin Regency on the law of dowry in the form of frames and legal reasons for each Head of Office of Religious Affairs in dowry in the form of frames that are often carried out by surrounding communities.

The type of research used is a type of empirical research that is a careful study of the field (research location) and then supported by a useful normative approach covering the principles of Islamic law, legal systematics, synchronization (adjustment) of law with phenomena that occur in the field, comparison legal or legal history and are recommendations or recommendations.

The results showed that the frame dowry in the perspective of the Head of KUA in East Kotawaringin District was; First, dowry in the form of frames, considered different by the Head of KUA itself, there are those who support, between the same and do not agree, some even do not support this dowry as a dowry because they are different in understanding the meaning of the principle of the dowry itself. This is because the dowry must be enjoyed and have a principle of benefit in a bond for the bride whether the dowry can be used or enjoyed by his wife, so that in looking at the dowry in this frame must be seen from the 'urf, saddu adz-dzariah, and the principle of marriage itself. Secondly, the legal reason for KUA in East Kotawaringin District which supports and does not agree with the frame dowry is because the frame dowry must be seen from the value of the frame dowry, not the value of the frame. This is due to the law of implementing a modified or dowry frame dowry because there are no prohibitions or recommendations from Islamic law itself, as long as it has good benefits such as memories and the value of the dowry is not the arrangement, so the dowry frames are valid as long as it is appropriate agreement between the two brides and their families. As for those who do not support the existence of a frame dowry due to the dowry must have a real benefit in form, because the dowry must be in the form of good money, cars, motorbikes, houses, and other things that are useful to his wife and must be enjoyed by his wife, not to be displayed or stored.

Actions (login required)

View Item