Ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi nomor: 135/puu-xiii/2015 tentang hak memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa perspektif fiqih siyâsah

Renaldi, Muhammad (2019) Ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi nomor: 135/puu-xiii/2015 tentang hak memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa perspektif fiqih siyâsah. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Skripsi Muhammad Renaldi - 1502110460.pdf Download (1MB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XIII/2015 membahas tentang orang dalam gangguan jiwa mendapatkan hak pilih dalam Pemilu (Pemilihan Umum), fokus masalah penelitian ini: (1) Apa latar belakang putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 mengenai hak memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa. (2) Bagaimana Rasio Decidendi putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 tersebut. (3) Bagaimana putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 ditinjau perspektif Fiqih Siyâsah.
Metode penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif Eksplanatoris. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu dengan bahan hukum Primer yaitu Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 dan Sekunder dengan cara membaca dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok-pokok bahasan berupa literatur- literatur hukum, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini adalah Pertama Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberi penafsiran dalam amar putusannya bahwasanya orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak selamanya dalam artitan sewaktu-waktu bisa sembuh atau disembuhkan tidak seperti orang yang sakit jiwa (gila), yang jelas-jelas permanen. karena didalam UU yang disebut adalah gangguan jiwa maka MK membatalkan Undang-undang tersebut dengan dasar UUD yang jelas- jelas Undang-undang tersebut sangat bertentangan. Kedua Hakim dalam menentukan apakah orang dalam gangguan jiwa boleh memilih atau tidak, hakim dapat berijtihad dengan menggunakan metode istinhbat hukum, yaitu hakim bisa melihat teks Undang-undang terdahulu atau aturan yang berkaitan dengan persyaratan dalam memilih, kemudian hakim melihat dari segi kebahasan teks yang bersifat khusus. Hakim juga penetapan hukum yang bertumpu subtansi hukum Islam (al-iltifāt ilā ala-ma’āni wa al-maqāsid), yang terwujud dalam bentuk metode qiyas, istihsān, mashlahah mursalah, dan lain-lain. Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 yang membolehkan penyandang disabilitas mental tersebut sesuai dengan fiqih siyāsah yaitu Al- Maslaḥah al-mursalah demi kemaslahatan ummat, supaya hak pilih nya tidak hilang dengan syarat-syarat tertentu yaitu: Pertama, berumur 17 tahun/pernah kawin. Kedua, surat rekomendasi dari dokter. Ketiga, dalam keadaan tenang.

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number. 135/PUU-XIII/2015 discuss about people in mental disorders getting the right to vote in the Election, the focus of this research problem: (1) What is the background of the Constitutional Court Decision No.135/PUU-XIII/2015 concerning the right to vote in elections for people affected by mental disorders. (2) How is the Ratio Decidendi of the Constitutional Court Decision No.135/PUU-XIII/2015. (3) How is the Constitutional Court Decision No.135/PUU-XIII/2015 reviewed by the perspective of Fiqh Siyâsah.
This research method is normative with a qualitative exploratory research approach. The data collection technique are the Primary legal material, namely the Constitutional Court Decision No.135/PUU-XIII/2015 and Secondary by reading and quoting legal material that is related to the main topics in the form of legal literature, documents and legislation.
The results of this study are: First, The Constitutional Court Decision has given an interpretation in its judical verdict that people with mental / memory disorders that impermanent which means at any time can be recover or cured unlike people who are mental disorders(crazy), who are clearly permanent. Meanwhile in the Law (UU) which referred to as a mental disorder, the Constitutional Court overturned that Law (UU), based on the constitution (UUD) that Law (UU) was very contradictory. Second, the judge in determining whether a person in a mental disorder could vote or not, the judge might do the personal examination (Ijtihad) using the istinhbat method, which is, the judge preview the text of the previous law or the rules relating to the conditions in voting, then the judge sees the text language whici is particulary. The judge also determines the law which is based on the substance of Islamic law (al-iltifāt ilā ala-ma'āni wa al-maqāsid), which is manifested in the form of the qiyas, istihsān, mashlahah mursalah methods, and others. Third, the Constitutional Court Decision No.135/PUU-XIII/2015 that allows people with mental disabilities in accordance with the fiqh siyāsah namely al-Maslahat al-mursalah for the benefit of the Ummah, so that the right to vote is not unused with certain conditions, namely: First, aged 17 years old / have been married. Second, a letter of recommendation from a doctor. Third, in a calm state.

Actions (login required)

View Item