Eksistensi badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Ardiansyah, M. (2019) Eksistensi badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Skripsi M. Ardiansyah - 1502110471.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan mengenai keberadaan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkwinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya dalam menjalankan peran dan fungsinya yang tidak bisa masksimal, padahal penasihatan perkawinan oleh BP4 ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan menurunkan angka perceraian, dengan rumusan masalah; (1) bagaimana peran dan fungsi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya memberikan bimbingan penasihatan perkawinan, dan (2) Bagaimana kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peran dan fungsi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dan menemukan kendala dan solusi dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BP4 di KUA kota Palangka Raya.
Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, subjek dan informan penelitian ini adalah ketua BP4 Kota Palangka Raya, kepala KUA dan petugas pelaksana BP4 yang ada di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya, serta masyarakat di wilayah hukum KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya. Objek dalam penelitian ini adalah Eksistensi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Pahandut dan Jekan Raya. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini: Pertama, eksistensi dari BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya itu seperti “hidup segan mati tak mau” karena sampai sekarang belum ada SK mengenai struktur organisasinya; Kedua, prosedur dalam penasihatan memiliki perbedaan dari batas minimal hari dan waktu pemberian penasihatan pra nikah karena tidak adanya SOP yang mengaturnya; Ketiga, peran dan fungsi dari penasihatan perkawinan khususnya penasihatan pra nikah itu cukup efektif dan sangat penting karena materi yang diberikan pada saat penasihatan pra nikah itu tentang menjalani kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan syari’at Islam, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Kendalanya yaitu lemahnya keberadaan dari BP4 itu sehingga tidak ada dana operasional serta kurangnya sumber daya manusia dalam pemberian nasihat perkawinan, serta kurangnya kesadaran catin mengenai pentingnya penasihatan perkawinan, dan kurangnya kerjasama dengan instansi lain yang memiliki tujuan yang sama, serta solusi dari BP4 itu adalah tetap melaksanakan penasihatan perkawinan sebagaimana mestinya, dan tetap melaksanakan penasihatan pra nikah bagi catin yang tidak datang saat penasihatan pra nikah dan saran untuk BP4 agar melakukan koordinasi dengan Kemenag. Kota hingga Kemenag Pusat mengenai agar lebih memperhatikan lembaga BP4 ini.

ABSTRACT

This research is motivated by a lack of clarity regarding the existence of the Advisory Board for Marriage Coaching and Preservation at the Office of Religious Affairs Palangkaraya city in carrying out its roles and functions that cannot be maximized, whereas marriage counseling by BP4 is indispensable to improve marital quality and reduce divorce rates, with the formulation of the problem: (1) how the role and function of BP4 in KUA of Pahandut and Jekan Raya Districts in providing marriage counseling guidance, and (2) What are the obstacles faced and the solutions carried out by BP4 in KUA of Pahandut and Jekan Raya Districts carrying out their duties and functions. The purpose of this study is to describe the role and function of BP4 in KUA of Pahandut and Jekan Raya Districts and find obstacles and solutions in carrying out the duties and functions of BP4 in KUA of Palangka Raya city.
This empirical law research uses a qualitative-descriptive approach, the subjects and informants of this study were the chairman of the Palangkaraya BP4 City, the head of the KUA and the BP4 implementing officer at KUA Pahandut and Jekan Raya districts of Palangka Raya city, and communities in the KUA jurisdiction of Pahandut and Jekan Raya districts of Palangka Raya city. The object of research is the Existence of Marriage Counseling and Preservation Counseling Agency (BP4) at the Office of Religious Affairs (KUA) in the city of Palangka Raya. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation.
The results of this study: First, the existence of BP4 in KUA Pahandut and Jekan Raya Districts in Palangka Raya city are like “living shyly dying not wanting to” because until now there has been no decree regarding the organizational structure; Second, the procedure for counseling has a difference from the minimum days and time for giving pre-marital counseling do to the absence of Standard Operating Procedures that govern it; Third, the role and function of marriage counselors especially pre-marital counseling is quite effective and very important because the material provided at the time of pre-marriage counseling is about living a married life in accordance with Islamic sharia, so that it becomes a sakinah, mawaddah and warohmah family. The constraints namely the weak presence of BP4 so that there are no operational funds and lack of human resources in providing marriage advice, and the lack of awareness of the catin regarding the importance of marriage counseling, and lack of cooperation with other agencies that have the same goals, as well as the solution from BP4 that is continue to carry out marriage counseling as it should, and continue to carry out pre-marital counseling for catin who do not come during pre-marriage counsel and suggestions for BP4 to coordinate with the Ministry of Religion of the City to the Ministry of Religion regarding to pay more attention to this BP4 institution.

Actions (login required)

View Item