Pernikahan usia dini Perspektif Khoiruddin Nasution

Perdana, Rudi (2018) Pernikahan usia dini Perspektif Khoiruddin Nasution. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Skripsi Rudi Perdana - 1402110432.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini, metode penetapan hukum yang digunakan dan relevansinya degan zaman sekarang. Pemikiran ini penting diteliti karena praktik pernikahan usia dini masih banyak terjadi di Indonesia. Persoalan pernikahan usia dini juga selalu menarik untuk diperbincangkan. Banyak kalangan yang merumuskan argumen, baik untuk melegitimasinya maupun menolaknya.
Adapun jenis penelitiann ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan pendekatan kontekstual dan pendekatan uṣūl al-fiqh Data yang telah disajikan di analisis menggunakan metode deskriptif-deduktif dan content analysis serta dikuatkan dengan uṣūl al-fiqh.
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Menurut Khoiruddin pernikahan usia dini terjadi karena dua faktor, yaitu dari anak dan luar anak. Khoiruddin juga berpendapat bahwa usia minimal sementara menikah sama dengan UU Perkawinan yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki. Khoiruddin mengatakan hukum melakukan nikah usia dini adalah tidak boleh, karena melanggar aturan dari pemerintah. Khoiruddin juga berpendapat bahwa pernikahan usia dini hanya berlaku sebagai kekhususan untuk Rasulullah saja. Selanjutnya Khoiruddin juga berpendapat bahwa pernikahan dini harusnya tidak dilakukan, dan berharap agar anak dan orang tua mementingkan pendidikan terlebih dahulu. (2) Metode yang digunakan Khoiruddin adalah dengan memperhatikan kondisi fisik, psikis, ekonomi anak, mempertimbangkan mengenai kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan karena pernikahan dini, memperhatikan dampak dari pernikahan usia dini, dan memperhatikan kondisi zaman. (3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia dan budaya hukum Islam yang berkembang di Indonesia, maka pemikiran Khoiruddin cukup relevan diterapkan di Indonesia pada saat ini.

ABSTRACT

This study was about eximining Khoiruddin Nasution's thought toward the topic early marriage; methods for determining the laws to be used; and its relevances to the contemporer Islam today. This thinking was important to be investigated because the practice of early marriage was still common in Indonesia. The issue of early marriage was also always interesting to be discussed. Many people formulate arguments either to legitimize or reject it.
The type of research was library research. The data was collected by some techniques such as documentation and interview methods. The approach used in this study consisted of two namely contextuak and Usul al-fiqh approach. The analyzed data was presented as in descriptive-deductive, content analysis, and was strengthened by Usul al-Fiqh approach.
The result findings revealed that: (1) According to Khoiruddin, early marriage occurs because of two factors, namely from children and outside children. Khoiruddin also believes that the minimum age while marrying is the same as the Marriage Law which is 16 years for women and 19 years for men. Khoiruddin said that the law of early marriage is not permissible, because it violates the rules of the government. Khoiruddin also argued that early marriage is only valid as specificity for the Prophet. Furthermore, Khoiruddin also believes that early marriage should not be done, and hopes that children and parents prioritize education first. (2) The method used by Khoiruddin was taking into account the physical, psychological, financial conditions of the child and also considering the advantages and disadvantages caused by early marriage, pay attention to the impact of early marriage, and pay attention to the conditions of the times. (3) Based on the laws and regulations applied in Indonesia and the culture of Islamic law that develops in Indonesia, Khoiruddin's thinking is relevant enough to be applied in Indonesia at this time.

Actions (login required)

View Item