Efektivitas peraturan daerah (perda) no. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya

Noorhidayah, Noorhidayah (2018) Efektivitas peraturan daerah (perda) no. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Skripsi Noorhidayah - 1402110438.pdf Download (1MB)

Abstract

Peredaran minuman keras merupakan polemik yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Secara tekstual, dalam Q.S. Al-Maidah [5] : 90 diatur bahwa keberadaan minuman memabukkan yang salah satunya minuman keras adalah haram. Secara eksplisit, minuman keras dapat menyebabkan persoalan serius bagi kesehatan penggunanya. Namun, tidak ada yang menampik menjual dan mengonsumsi minuman keras seolah membudaya dan biasa di kalangan masyarakat tertentu. Agar tidak menimbulkan persoalan dan kerugian yang disebabkan ketidakpastian terhadap pengaturan minuman keras dan meminimalisir berbagai kekhawatiran akan keberadaan minuman tersebut di kota Palangka Raya. Maka, pemerintah kota dan instansi terkait membentuk Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ijin Retribusi Penjualan Minuman keras di kota Palangka Raya yang include didalamnya pengaturan peredaran dan pengendalian minuman keras.
Penelitian ini mengkaji efektivitas Peraturan Daerah No. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya. serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah No. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, dengan pendekatan deskriptif dan perundang-undangan (statute approach). Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi data kualitatif deduktif. Adapun pengolahan data menggunakan model analisa interaktif yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul di analisis dengan metode content analysis.
Hasil penelitian ini adalah: Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 belum efektif dalam melakukan pengaturan terhadap upaya pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya. Hal itu didasari faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 : substansi hukum atau materi muatan Perda yang bermasalah, penegakkan Perda yang belum maksimal dan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat yang masih lemah. Sementara itu sedikit sekali faktor pendukung pelaksanaan Perda ini seperti masih ada itikad baik dari aparat penegak hukum untuk tetap berjuang menegakkan Perda meski dengan berbagai keterbatasan fasilitas yang ada.

ABSTRACT

Circulation liquor is a polemic that is still being debated today. Textually, in QS Al-Maidah [5]: 90 it is regulated that the presence of intoxicating drinks which one of them is liquor is haram. Explicitly, liquor can cause serious problems for the health of its users. However, no one refuses to sell and consume liquor as if entrenched and ordinary in certain communities. In order not to cause problems and losses caused by uncertainty in regulating liquor and minimizing various concerns about the existence of the beverage in the city of Palangka Raya. Thus, the municipal government and related agencies to form the Regional Regulation No. 23 of 2014 on Liquor Sales License Fees in the city of Palangkaraya that include distribution and control arrangements therein liquor.
This study examines the effectiveness of Regional Regulation No. 23 of 2014 concerning the control of liquor distribution in the city of Palangka Raya. as well as supporting and inhibiting factors for the implementation of Regional Regulation No. 23 of 2014 regarding the control of liquor distribution in the city of Palangka Raya? This study uses empirical normative legal research, with a descriptive approach and legislation (statute approach). Data collection methods use interviews, observation, and documentation of deductive qualitative data. The data processing uses interactive analysis models namely data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The data collected is analyzed by themethod content analysis.
The results of this study are: Regional Regulation Number 23 of 2014 has not been effective in regulating efforts to control the circulation of liquor in the city of Palangka Raya. This is based on the inhibiting factors of the implementation of Regional Regulation Number 23 of 2014: legal substance or material content of the problematic Regional Regulation, enforcement of laws that have not been maximized and the legal culture and legal awareness of communities that are still weak. Meanwhile, there are very few supporting factors for the implementation of this regulation, as there are good intentions from law enforcement officials to continue to struggle to enforce the law despite the limitations of existing facilities.

Actions (login required)

View Item