Kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqih siyasi

Anwar, Khairil (2004) Kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqih siyasi. Himmah, 5 (13). pp. 1-15.

Text khairil_anwar.pdf Download (205kB)

Abstract

Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Di satu pihak, kebanyakan ulama tidak memberikan hak kepada perempuan—kalau tidak mengharamkannya—untuk menjadi pemimpin politik. Mereka mengacu secara tekstual kepada Alqur’an surat al-Nisa’ ayat 34, dan hadits riwayat Abi Bakrah. Namun di pihak lain, sebagian Muslim pembaharu membolehkannya dengan alasan adanya akumulasi perubahan sosial kemasyarakatan yang luar biasa sehingga perempuan dewasa ini relatif dinilai setara dengan laki-laki. Tulisan ini bertujuan untuk mencoba mendeskripsikan kedua kelompok pendapat ulama tersebut, kemudian menganalisis pemikiran mereka secara historis dan kontekstual, sekaligus memberikan penilaian dengan merekonstruksi pemikiran lama untuk disesuaikan dengan konteks masa kini. Para mufassir dan ulama fiqh di masa lalu cenderung menafsirkan ayat dan memahami hadits dengan bias gender. Hal ini disebabkan karena selain kultur budaya yang melingkupinya saat itu, juga posisi perempuan saat itu sangatlah terbelakang dari berbagai bidang. Mereka dalam menafsirkan ayat dan hadits lebih merujuk kepada teksnya dan memberlakukannya secara umum, tanpa melihat kepada sebab dan konteks ayat atau hadits itu diturunkan. Penafsiran dan pemahaman demikian, telah mendapatkan tanggapan para pembaharu dan pemikir Muslim kontemporer yang mencoba menafsirkan ayat dan memahami hadits secara kontekstual. Mereka melihat bahwa perempuan berhak menjadi pemimpin, dan dalam kenyataannya terbukti bahwa beberapa perempuan telah mempunyai berbagai kemampuan dan keahlian yang sama dengan laki-laki. Ini berarti kepemimpinan politik tidak berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan yang harus dimiliki.

Actions (login required)

View Item