Dispensasi kawin di bawah umur(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)

Norhasanah, Norhasanah (2017) Dispensasi kawin di bawah umur(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan). Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Text Skripsi Norhasanah - 1302110407.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) penafsiran frasa “pejabat lain”, serta implikasi yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Tipe kajian ini adalah metode penelitian eksplanatoris yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukumyang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi uji materil Pasal 7 ayat (2). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik library research dan wawancara. Bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, kamus hukum, maupun jurnal ilmiah dan diolah dengan metode deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan menggunakan metode interpretasi gramatikal kata “atau” dalam teks pasal tersebut. Sehingga diketahui maksud Undang-Undang Perkawinan memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin meminta dispensasi kawin dengan ketentuan adanya kesulitan atau keterbatasan akses menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifat hukumnya maka pasal tersebut bersifat fakultatif/mengatur. Artinya dalam keadaan konkrit dispensasi kawin melalui Pengadilan dapat di kesampingkan karena adanya kesulitan atau keterbatasan akses sehingga pasal tersebut tidak mengikat atau wajib ditaati harus ke Pengadilan. Adapun implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara yuridis harus ditindak lebih lanjut agarinstansi yang diberi kewenangan dispensasi kawin di bawah umur memiliki payung hukum sebagai legal formal yang jelas. Sedangkan dalam tataran sosiologis putusan tersebut menimbulkan dualisme kewenangan antara Pengadilan dengan Kantor Urusan Agama. Oleh sebab itu upaya untuk mengharmonisasikan peran antara Pengadilan dengan instansi tersebut yaitu dengan mengawal proses dispensasi di Kantor Urusan Agama melalui sidang keliling oleh Pengadilan.

ABSTRACT

This study purpose to determine judges' consideration in the decision of the Constitutional Court Number 74 / PUU-XII / 2014 Judicial Review of Law Number 1 Year 1974 Article 7 Paragraph (2) interpretation of the phrase "other officials", as well as the implications of the decision of the Constitutional Court.
This type of research is -normative by using laws approach (statute approach). This type of the study is explanatory research method which explaining, strengthening, or testing a provision of law which as foundation of decision of the Constitutional Court judicial review of Article 7 paragraph (2). The techniques of collecting laws materials and information required in this study using library research techniques and interviews. The laws substances used as references in this study are divided into three materials, namely primary, secondary and tertiary law materials which consist of laws in legislation, court decisions, books, laws dictionaries, and scientific journals and processed by analytical descriptive method.
The results of this study conclude that judges' judgment in the decision using the grammatical interpretation method of the word "or" in the text of the article. It is therefore known that the law of marriage provides free choice for people who wish to request marriage dispensation provided that there is difficulty or limited access to the jurisdiction of the Court. From the sound of the text of Article 7 Paragraph (2) seen from the nature of the law, the article is facultative / regulating. This means that in the concrete circumstances of marriage dispensation through the Court can be set aside because of difficulties or access limitations so that the article is not binding or must be obeyed to the Court. The implication of the decision of the Constitutional Court is juridically should be further taken so that the substance given the authority of the underage marriage dispensation has legal umbrella as a legal formal clear. While in the sociological level the ruling raises the dualism of authority between the Court and the Office of Religious Affairs. Therefore, efforts to harmonize the role of the Court with the agency is by guarding the dispensation process at the Office of Religious Affairs through court proceedings by the Court.

Actions (login required)

View Item