Jual beli tanpa label harga perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya)

Syarifuddin, Ahmad (2017) Jual beli tanpa label harga perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya). Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Preview

Text Skripsi Ahmad Syarifuddin (1302130025).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Jual beli tanpa label harga adalah jual beli yang pada praktiknya tidak ada keterangan harga. Fenomena jual beli ini menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Namun, jual beli seperti ini juga tidak sedikit menimbulkan kerugian pada konsumen. Melihat dari dampak pelaksanaan jual beli tanpa label harga yang ditimbulkan, kepastian hukum dari praktik yang dilakukan dikupas dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.
Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya? (2) Apa saja faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya label harga dalam jual beli pada rumah di kota Palangka Raya? (3) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terhadap jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya?. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah tersebut.
Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptik analitik dengan pendekatan fikih dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini adalah pelaku usaha dan konsumen yang dalam pemilihan respondennya mengguakan teknik snowball sampling. Serta dalam teknik analasis data menggunakan tahapan collection, reduction, display, dan conclousions drawing.
Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan jual beli tanpa label harga di kota Palangka Raya menggunakan mekanisme “mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir” dengan sistem penentuan harga berdasarkan menu dan besar kecilnya ikan. Faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya label harga dalam jual beli pada rumah makan yakni fluktuasi harga, faktor kebiasaan, dan tidak adanya aturan hukum. Dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jual beli tanpa label harga secara eksplisit tidak diatur pada Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun secara penafsiran analogis, penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur dan dalam hal ini informasi harga termaktub pada pasal 7 undang-undang no. 8 Tahun 1999. Adapun dalam tinjauan hukum Islam jual beli tanpa label harga secara akad melanggar syarat sah yakni mengandung unsur jahalah, ikraḥ, dan dharār sehingga jual belinya dikatakan fasid. Oleh sebab itu, tidak adanya informasi harga dalam praktik jual beli tersebut harus di sadd aż-żarī’ah.

ABSTRACT

Selling without the price tag is a bargain which in practice there is no price information. The phenomenon of selling has become a habit in society. However, buying and selling as also did little to cause harm to consumers. Seeing the impact of the implementation of selling without the price tag inflicted, legal certainty from the practice perspective pared with the Consumer Protection Act and Islamic law.
The problems of this study, namely: (1) How is the implementation of selling without the price tag on a restaurant in the town of Palangkaraya? (2) What are the factors behind the exclusion of the selling price tag on a home in the city of Palangkaraya? (3) How to review the Consumer Protection Law and the Islamic law against selling without a price tag on a restaurant in the town of Palangkaraya ?. The purpose of this study is to answer the formulation of the problem.
This study were focused on sale and purchase practice without price tags on the restaurants of Palangka Raya, the factors behind the exclusion of price tags on restaurants in Palangka Raya, and the review of constitution of consumer protection and Islamic law toward sale and purchase without price tags on restaurants in Palangka Raya city.
This study was juridical and empirical which was descriptive analytic with Fikih and conceptual approach. The source of the data were primer and secondary source, the data were collected through interview, observation, and documentation with snowball sampling technique. The subject were the businessman and the consumers. The data was analyzed by collection, reduction, display, and conclusion drawing.
The results of this study were on sale and purchase practice without price tags on the restaurants of Palangka Raya using mechanism “first order, eat in and pay later” systematically, determining the price based on menu and the size of fish. The factors behind the exclusion of price tags on restaurants were fluctuation factor, habit factor, there was no the rule of law. In constitution of consumer protection’s view on sale and purchase practice without price tags, explicitly not was arranged in constitution number 8 of 1999 about consumer protection. But, the confirmation of businessman to give the right, clear and honest information and on this case the information of price tags existed in constitution number 8 article 7 of 1999. Moreover, in Islamic law perspective sale and purchase practice without price tags was legal because had to be ‘urf amali’ with consideration of the element of willingness from al-muta’aqqidain. However on a contract sale and purchase practice without price tags violate legitimate requirements were jahalah, ikraḥ, dan dharār so sell and purchase legally was fasid. Therefore, the absence of price information in buying and selling should be at sadd aż-żarī’ah.

Actions (login required)

View Item