Dekonstruksi Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Indonesia Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban isteri dalam perspektif gender

Wakhidah, Nur (2017) Dekonstruksi Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Indonesia Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban isteri dalam perspektif gender. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I-V.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Wacana gender khususnya dalam ranah hukum keluarga masih sarat dengan nuansa ketidakadilan, dan cenderung mengunggulkan kaum laki-laki (patriarkhis). Seharusnya Undang-undang Perkawinan (UUP) di Indonesia memuat prinsip-prinsip perkawinan yang berkeadilan gender: Pertama, bahwa hubungan suami isteri hendaknya dibangun di atas landasan kesetaraan dan kesederajatan sesuai dengan tuntunan Allah Swt; Kedua, bahwa hubungan isteri hendaknya didasarkan pada nilai-nilai akhlak yang mulia. Tetapi, pasal 34 Undang-undang perkawinan masih sarat dengan ketidakadilan gender.
Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pasal 34 Undang-undang Perkawinan Indonesia tahun 1974 dalam perspektif teori gender?, dan 2) Apakah perlu adanya dekonstruksi terhadap pasal 34 Undang-undang Perkawinan Indonesia?.
Penelitian ini menggunakan tipe kajian normatif hukum. Hukum sebagai objek yang memiliki karakter khas yakni sifatnya yang normatif. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pasal 34 Undang-undang Perkawinan Indonesia Tahun 1974. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konsep dan pendekatan ushul fiqh. Selain itu, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode penggalian bahan dan data penelitian dari sumber data kepustakaan. Selanjutnya, dianalisis menggunakan teori gender. Penelitian hukum Islam normatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan hukum Islam yang aplikatif, karena kadangkala banyak ditemui wacana fiqh sebagai dimensi hukum Islam sangat sulit untuk diaplikasikan dalam sebuah kehidupan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 34 Undang-undang perkawinan ditinjau dalam perspektif teori gender adalah pengukuhan pembagian dan pembakuan peran perempuan berdasarkan jenis kelamin dan sekaligus mengukuhkan domestikasi perempuan. Domestikasi ini mengarah kepada upaya pembakuan subordinat isteri dihadapan suami. Selanjutnya dekonstruksi terhadap UUP pasal 34 merupakan suatu tuntutan keadaan masyarakat yang dinamis. Ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 34 UUP tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional perempuan. Ketentuan pasal 34 UUP ini telah mendiskreditkan perempuan. Perempuan hanya ditempatkan dalam ranah domestik saja, sedangkan laki-laki berada dalam ranah publik.

ABSTRACT

Gender discourse, especially in the realm of family law is still filled with nuances of injustice, and tend to favor men (patriarchal). Marriage Law in Indonesia Should incorporate the principles of gender marriage: First, that the conjugal relationship should be built on a foundation of equality and equality in accordance with the guidance of Allah; Second, that the wife relationship should be based on the values of a noble character. However, article 34 of Law marriage is still loaded with gender inequality.
The formulation of the problem in this research: 1) How article 34 of the Indonesian Marriage Law of 1974 in the perspective of gender theory?, and 2) Is there a need for deconstruction of article 34 of the Indonesian Marriage Law?.
This research uses the normative type of law study. Law as an object has such a normative character in nature. The object in this study is article 34 of the Indonesian Marriage Law of 1974. The approach of this research is concept approach and ushul fiqh approach. In addition, it also uses the legislation approach. Methods of extracting materials and research data from library data sources. Furthermore, analyzed using gender theory. The research of normative Islamic law in this study is intended to find the applicable Islamic law, because sometimes encountered many discourse fiqh as the dimension of Islamic law is very difficult to apply in a life.
The results of this study indicate that article 34 of the marriage law reviewed in the perspective of gender theory is the confirmation of the division and standardization of the role of women by sex and at the same time affirming the domestication of women. The domestication leads to the subordinate effort of the wife in front of her husband. Then the deconstruction article 34 of marriage law is a dynamic demans of society. The provisions of the law provided for in article 34 of the marriage law do not reflect a sense of justice in society and are empirically objective in their constitutional rights. The provisions of article 34 of this marriage law have discredited women. Women are only placed in the domestic domain only, while men are in the public sphere.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Undang-undang Perkawinan Indonesia Tahun 1974; Hak dan Kewajiban Isteri; Teori Gender
Subjects: 17 PSYCHOLOGY AND COGNITIVE SCIENCES > 1701 Psychology > 170105 Gender Psychology
18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012801 Pernikahan (Secara Umum)
Divisions: Pascasarjana > Program Studi Magister Hukum Keluarga
Depositing User: puttry puttry
Date Deposited: 05 Jul 2018 06:15
Last Modified: 05 Jul 2018 06:15
URI: http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1046

Actions (login required)

View Item View Item